Waspada, Konten Hoaks Pemilu 2024 Bertebaran saat Kampanye

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 November 2023
Waspada, Konten Hoaks Pemilu 2024 Bertebaran saat Kampanye

Peresmian Desk Pengawasan Pemilu di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memasuki masa kampanye, Selasa (28/11), dan bakal berakhir pada 10 Februari 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah tegas menghadapi banyaknya konten negatif saat Pemilu 2024, terutama saat kampanye.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pada November 2023, sudah ada puluhan isu hoaks terkait Pemilu 2024.

Baca Juga:

Relawan Ganjar-Mahfud Diminta Tak Diam Saat Pelanggaran Pemilu Terjadi di Depan Mata

"Jadi tujuh hari yang lalu, sepanjang November, sudah 39 isu hoaks terkait Pemilu. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setiap harinya," kata Budi Arie kepada wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

Dia menyebut, selama 4 bulan terakhir, ada 96 isu hoaks terkait Pemilu.

Ditemukan 355 konten, yang kemudian 290 di antaranya telah diturunkan (take down). "Sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses," jelasnya.

Budi meminta isu hoaks terkait pemilu di media sosial menjadi perhatian bersama. Karena konten hoaks bisa berpotensi mengancam persatuan bangsa Indonesia.

Baca Juga:

Putra Habib Luthfi Antar Prabowo-Gibran Hadiri Deklarasi Kampanye Pemilu Damai

Menurut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada tiga yang menjadi perhatian, yakni hoaks, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain.

"Merendahkan dalam artian kata-kata kebun binatang dan sebagainya dikeluarkan di ruang digital," jelas Budi yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi ini.

Kominfo lantas meluncurkan Desk Pemilu dan buku saku guna menjaga berlangsungnya proses Pemilu 2024 dengan tertib.

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Bawaslu dan Polri. "Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui peluncuran Desk Pengawasan Pemilu yang diluncurkan perwakilan Ditjen Aptika (Aplikasi Informatika), Bawaslu, dan Polri," tutup Budi Arie. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri dan Panglima TNI Tanda Tangani Prasasti Komitmen Netralitas Pemilu 2024

#Penyebar Hoaks ##HOAKS/FAKTA #Kemenkominfo #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KKN di Universitas Diganti dengan Latihan Militer 3 Bulan Agar Mahasiswa Patuh Pada Aparat
Beredar informasi yang menyebut Presiden Prabowo meminta Universitas mengganti program KKN dengan Wajib Militer. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
[HOAKS atau FAKTA]: KKN di Universitas Diganti dengan Latihan Militer 3 Bulan Agar Mahasiswa Patuh Pada Aparat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BMKG Sebut Suhu di Indonesia akan Tembus 50 Derajat Celcius di Desember 2026
Viral, info BMKG di media sosial menyebut suhu udara di Indonesia bakal tembus 50 derajat celcius pada Desember 2026. Cek kebenaran Informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: BMKG Sebut Suhu di Indonesia akan Tembus 50 Derajat Celcius di Desember 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta Kaesang Jadi Kepala BGN untuk Awasi Program MBG
Beredar unggahan yang menyebut Wapres Gibran meminta adiknya, Kaesang, untuk menjadi ketua BGN. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta Kaesang Jadi Kepala BGN untuk Awasi Program MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Unpad dan Undip Jadi Kampus yang Ikut Program Pendidikan Gratis Prabowo
Kampus Unpad dan Undip disebut setuju dan siap jadi PTN pertama Program Pendidikan Gratis Prabowo. Cek Kebenaran Informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Unpad dan Undip Jadi Kampus yang Ikut Program Pendidikan Gratis Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Isi video terdapat cuplikan wawancara Mahfud MD yang membahas isi serta kelemahan RUU Perampasan Aset.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Setelah disimak, tidak benar ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Bagikan