Warga Kampung Bayam Lapor ke Ombudsman, Pj Heru Tanggapi Santai

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi santai langkah warga Kampung Susun Bayam (KSB) yang lapor ke Ombudsman.

Laporan ini buntut dari sikap Pj Heru Budi yang tak merespons ajakan warga KSB untuk berdialog mengenai Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam, Jakarta Utara.

"Ya silakan (lapor ke Ombudsman)," kata Pj Heru Budi di Jakarta, Selasa (20/2).

Menurut Pj Heru, yang berwenang dalam Rusun Kampung Bayam itu adalah PT Jakarta Propertindo (JakPro). Karena BUMD itu lah yang mempunyai sepenuhnya tanah di Rusun Kampung Bayam.

"Itu, kan, tanah di Jakpro," tuturnya.

Baca juga:

Konflik Kampung Bayam, Pengamat Sebut Kewajaran Jadi Spirit untuk Hidup Bersama

Sebelumnya, Warga Kampung Susun Bayam (KSB) mengaku kecewa dengan sikap Pj Gubernur DKI Jakarta yang tak kunjung merespons ajakan untuk berdialog mengenai Rusun Kampung Bayam.

Ajakan diskusi tak digubris, alhasil Warga Kampung Susun Bayam mendatangi Ombudsman sebagai bentuk usaha warga dalam memperjuangkan hak atas Kampung Susun Bayam pada Senin (19/2) kemarin.

"Kami sudah melaporkan terkait polemik kampung bayam. Data sudah cukup lengkap, namun ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan, surat secara tertulis yang yang pernah kami kirimkan kepada PJ Gubernur yang tidak pernah direspon itu," kata Furqon perwakilan warga Kampung Bayam, melalui keterangan tertulis, Selasa (20/2).

Furqon menuturkan, berbagai usaha warga KSB dalam mengajak Pj Heru berdialog. Mulai dari menyurati sampai menyambangi langsung kantor Balai Kota pada Jumat (1/2) lalu, tapi lagi-lagi hasilnya nihil.

Kali ini, warga KSB menggunakan lembaga negara, yaitu Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.

Furqon berujar, Warga Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka antara Pj Heru dan pihak PT JakPro terkait nasib mereka yang terlunta-lunta akibat belum kantongi kunci Kampung Susun Bayam hingga hari ini. (Asp)

Baca juga:

Eks Warga Kampung Bayam-Pemprov DKI Diminta Patuhi Aturan Demi Selesaikan Polemik