Wapres Ungkap Alasan Kenapa Harus Impor Beras
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengimpor 500 ribu ton beras disebabkan oleh ketersediaan beras dalam negeri berkurang.
"Kita ada harga patokan, kalau di atas harga patokan, maka Bulog harus menjual. Tetapi ini karena stok kurang, maka harus impor dulu baru dijual. Tetapi kalau turun harga, maka dia membeli supaya naik," kata Wapres Kalla usai melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (12/1).
Kurangnya produksi beras dalam negeri, kata JK, disebabkan antara lain oleh keadaan cuaca yang mengakibatkan kualitas beras tidak maksimal.
"Biasanya yang tidak diambil (Bulog) itu kalau (karena) hujan. Jadi, basah. Tetapi kalau dia (beras) banyak, yakinlah kalau produksi banyak pasti akan dibeli oleh Bulog," katanya.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada dana APBN, itu pasti. PPI (PT Perusahan Perdagangan Indonesia) menjadi pintu sehingga kami bisa mengatur. Mereka nanti bisa bermitra dengan pengusaha beras," kata Enggartiasto.
Keputusan Pemerintah untuk mendatangkan beras dari Vietnam dan Thailand tersebut diambil setelah melakukan operasi pasar sejak November - Desember 2017 lalu.
Hasilnya, operasi pasar tersebut tidak terlalu memberi pengaruh terhadap penurunan harga. Bahkan, pada awal Januari 2018, harga beras medium berada di kisaran Rp 11 ribu per kilogram, atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 9.450. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
14 Ribu Ton Beras Sudah Meluncur ke Sumatera, Bulog Bocorkan Stok Cadangan Pangan Nasional Siaga Hadapi Bencana 2026
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah