Wapres Ma'ruf Amin Minta Ketua Umum Parpol Tak Abaikan Tugas sebagai Menteri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 04 Mei 2023
Wapres Ma'ruf Amin Minta Ketua Umum Parpol Tak Abaikan Tugas sebagai Menteri

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkulu Tengah provinsi Bengkulu pada Kamis (4/5/2023) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pergerakan ketua umum partai-partai politik semakin terlihat mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau agar para ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak mengabaikan tugas masing-masing.

"Tentu yang kita harapkan karena dia (para ketua umum partai) adalah pejabat, sebaiknya jangan sampai kemudian tugasnya terabaikan, jangan sampai mengabaikan tugasnya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Bengkulu, Kamis (4/5).

Baca Juga:

Diketahui, ada tiga orang ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saat ini.

"Ya memang kalau pejabat yang kebetulan dia pimpinan parpol karena memang sekarang sudah tahun politik pasti akan sibuk, maka akan terlibat persoalan politik dalam menghadapi pemilu, pilpres, dan pileg," ungkap Wapres, seperti dikutip Antara.

Saat ini sudah dimulai masa untuk pendaftaran nama-nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sedangkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dimulai pada 19 Oktober 2023.

"Harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu imbauan saya karena tugas dia ganda, karena memang pimpinan parpol," tegas Wapres.

Tiga orang pimpinan parpol dalam kabinet saat ini adalah pertama adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi. Zulhas sejak 2015 menjabat sebagai Ketua Umum PAN.

Kedua, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dalam perombakan kabinet pada Juli 2016. Selanjutnya ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam periode pemerintahan 2019-2024.

Ketiga, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang pada masa Pilpres 2014 dan 2019 adalah rival Presiden Jokowi. Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019-2024.

Sedangkan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Plt Ketum PPP) Muhammad Mardiono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Mardiono sebelumnya adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Juga:

Pada 2 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menggelar halalbihalal dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Merdeka.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiyono.

Situasi politik menjelang Pemilu 2024 kian menghangat setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.

Ganjar Pranowo merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokrat, PKS, dan Partai NasDem.

Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang partainya menjalin koalisi dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara, Golkar, PAN, dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (*)

Baca Juga:

#Wapres Ma'ruf Amin #Partai Politik #Pilpres #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan