Wapres Ma'ruf Amin Minta Ketua Umum Parpol Tak Abaikan Tugas sebagai Menteri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 04 Mei 2023
Wapres Ma'ruf Amin Minta Ketua Umum Parpol Tak Abaikan Tugas sebagai Menteri

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bengkulu Tengah provinsi Bengkulu pada Kamis (4/5/2023) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pergerakan ketua umum partai-partai politik semakin terlihat mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau agar para ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak mengabaikan tugas masing-masing.

"Tentu yang kita harapkan karena dia (para ketua umum partai) adalah pejabat, sebaiknya jangan sampai kemudian tugasnya terabaikan, jangan sampai mengabaikan tugasnya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Bengkulu, Kamis (4/5).

Baca Juga:

Diketahui, ada tiga orang ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saat ini.

"Ya memang kalau pejabat yang kebetulan dia pimpinan parpol karena memang sekarang sudah tahun politik pasti akan sibuk, maka akan terlibat persoalan politik dalam menghadapi pemilu, pilpres, dan pileg," ungkap Wapres, seperti dikutip Antara.

Saat ini sudah dimulai masa untuk pendaftaran nama-nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sedangkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dimulai pada 19 Oktober 2023.

"Harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu imbauan saya karena tugas dia ganda, karena memang pimpinan parpol," tegas Wapres.

Tiga orang pimpinan parpol dalam kabinet saat ini adalah pertama adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi. Zulhas sejak 2015 menjabat sebagai Ketua Umum PAN.

Kedua, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dalam perombakan kabinet pada Juli 2016. Selanjutnya ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam periode pemerintahan 2019-2024.

Ketiga, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang pada masa Pilpres 2014 dan 2019 adalah rival Presiden Jokowi. Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019-2024.

Sedangkan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Plt Ketum PPP) Muhammad Mardiono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Mardiono sebelumnya adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Juga:

Pada 2 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menggelar halalbihalal dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Merdeka.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiyono.

Situasi politik menjelang Pemilu 2024 kian menghangat setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.

Ganjar Pranowo merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokrat, PKS, dan Partai NasDem.

Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang partainya menjalin koalisi dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara, Golkar, PAN, dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (*)

Baca Juga:

#Wapres Ma'ruf Amin #Partai Politik #Pilpres #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan