Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kebocoran anggaran selalu diteriaki kubu oposisi ketiak mengkritik pemerintah. Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan lantang menyoroti kebocoran APBN.
Jumlah kebocoran anggaran menurut Prabowo nilainya fantastis. Sehingga menyebabkan pembanggunan terhambat dan kemacetan biaya pemerintah.
Menanggapi tudingan anggaran bocor tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa memang ada kebocoran APBN Tahun 2018 namun angkanya hanya sekitar 2,5 persen dari total anggaran Rp2.200 triliun.
"Bukan 25 persen, hanya 2,5 persen dari anggaran. Jadi tidak 25 persen dari total APBN, hanya 2 sampai 2,5 persen dari APBN. (Kebocoran) Itu bahaya juga ya, jangan (diasumsikan) saya bilang kecil, tapi bahaya juga itu," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (12/2).
Wapres Jusuf Kalla lebih lanjut menjelaskan anggaran yang berpotensi untuk bocor atau dikorupsi adalah pos untuk belanja modal dan belanja barang yang senilai sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.
Sedangkan pos anggaran untuk belanja pegawai dan operasional, seperti gaji pegawai negeri sipil, subsidi, anggaran untuk bayar utang, untuk bayar bunga utang dan bantuan sosial, tidak bisa dikorupsi demikian papar JK.
"Yang bisa dikorupsi atau bocor itu hanya belanja modal dan belanja barang, yang dari APBN kita itu kurang lebih Rp500 triliun lebih. Jadi yang bisa dikorupsi cuma ini, proyek, belanja barang, beli pesawat," Wapres JK menambahkan.
Berdasarkan data penanggulangan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wapres JK sebagaimana dilansir Antara menjelaskan rata-rata dana yang dikorupsi berkisar antara 7 hingga 12 persen dari anggaran proyek pemerintah.
"Jadi kalau katakanlah Rp550 triliun itu belanja barang dan belanja modal, itu maksimum yang bisa diambil (dikorupsi, red.) kalau 10 persen itu Rp50 triliun. Memang jelek, salah, tapi tidak Rp500 triliun. Jadi salah penafsirannya," terang Jusuf Kalla.
Namun demikian, upaya pemerintah menindak tegas pelaku korupsi terus dilakukan yang dibuktikan dengan banyaknya pejabat negara dan pejabat daerah ditangkap KPK.
"Akibatnya kan ada 500-an orang ada di Sukamiskin, semuanya itu karena 'bocor' itu tadi. Jadi pemerintah keras sekali, tidak memberikan toleransi," pungkas Wapres Jusuf Kalla.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Geledah Rumah Direktur Utama PT Jasa Marga
