Wakil Ketum MUI Sayangkan Hinaan SARA kepada Gubernur NTB

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 15 April 2017
Wakil Ketum MUI Sayangkan Hinaan SARA kepada Gubernur NTB

Para pengurus pusat MUI (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya angkat suara terkait hinaan bernada SARA kepada Gubenur NTB Zainul Majdi. Selain menyayangkan tindakan tersebut, MUI juga meminta agar persoalan itu tidak melebar kemana-mana.

Sebagaimana dilansir Antara Sabtu (15/4), Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menyayangkan hinaan berbau SARA terhadap Gubernur NTB Zainul Majdi.

"Saya sangat menyesalkan kejadian yang menimpa Gubernur NTB Bapak Tengku Muhammad Zainul Majdi di Bandara Changi, Singapura," kata Zainut lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, ucapan saudara SHS terhadap Gubernur NTB itu sangat keterlaluan dan berbau SARA sehingga dikhawatirkan dapat memicu ketersinggungan bukan hanya kepada Gubernur NTB tetapi juga kepada yang lain.

"Apa yang diucapkan saudara SHS itu dinilai sebagai bentuk ujaran kebencian, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat melukai perasaan bangsa Indonesia khususnya warga pribumi," kata dia.

Sebagai bangsa Indonesia, kata dia, SHS tidak sepatutnya mengungkapkan kata-kata yang berkonotasi merendahkan jadi diri bangsa Indonesia, apalagi bernada rasisme yang mempertentangkan pribumi dan nonpribumi, seolah dia merasa bukan menjadi bagian dari bangsa ini.

"Hal itu juga menunjukkan betapa rendahnya nilai nasionalisme saudara SHS itu sendiri," kata dia.

Dia mengatakan situasi bangsa Indonesia sedang dalam keadaan yang sangat sensitif, penuh ketegangan, saling curiga antar kelompok dan komponen masyarakat akibat dari efek penyelenggaraan pemilukada di DKI putaran kedua.

Untuk hal tersebut, lanjut dia, seharusnya setiap pihak dapat menahan diri tidak memancing percikan atau gesekan yang dapat memicu kesalahpahaman.

"Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, semua pihak seharusnya membantu menciptakan suasana tenang, aman, damai dan kondusif. Bukan justru membuat kegaduhan yang dapat memicu konflik sosial," kata Zainut Tauhid.

Sumber: ANTARA

#Konflik SARA #Majelis Ulama Indonesia #Nusa Tenggara Barat (NTB)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Ekstrem Kepung NTB, Satwa Endemik Terancam Punah Dilindas Kemarau
El Nino ekstrem hingga Desember 2026 mengancam kepunahan satwa endemik NTB akibat kekeringan parah
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
El Nino Ekstrem Kepung NTB, Satwa Endemik Terancam Punah Dilindas Kemarau
Indonesia
MUI Ingatkan Karnaval Agustusan Tak Disusupi Kampanye LGSP dan Judi
Muiz mengutip hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebut larangan bagi laki-laki menyerupai perempuan maupun perempuan menyerupai laki-laki
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
MUI Ingatkan Karnaval Agustusan Tak Disusupi Kampanye LGSP dan Judi
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Olahraga
PON 2028 Digelar di 3 Provinsi, Jakarta sebagai Penunjang
Erick menjelaskan bahwa penetapan Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki payung hukum setelah disahkan melalui Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Frengky Aruan - Rabu, 01 Juli 2026
PON 2028 Digelar di 3 Provinsi, Jakarta sebagai Penunjang
Indonesia
Polisi Tegaskan Konflik di Halmahera Tengah Tidak Terkait SARA
Hingga saat ini, situasi keamanan di wilayah tersebut terus dipantau aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Polisi Tegaskan Konflik di Halmahera Tengah Tidak Terkait SARA
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Indonesia
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memberantas korupsi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Indonesia
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal dan menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Indonesia
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo menegaskan persatuan ulama dan umara menjadi fondasi perdamaian dan kemakmuran bangsa saat menghadiri pengukuhan MUI di Masjid Istiqlal.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Bagikan