Wakil Ketua DPR Berharap Eksekusi Mati TKI Jangan Terulang

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 Maret 2018
Wakil Ketua DPR Berharap Eksekusi Mati TKI Jangan Terulang

Duta buruh migran, Melanie Subono (kedua kiri), Koordinator Buruh Migrant Care, Anis Hidayah (ketiga kiri) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurn

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap eksekusi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti pada Muhammad Zaini Misrin Arsyad jangan sampai terulang kembali pada masa mendatang.

"Hukuman pancung yang menimpa TKI kita di Arab Saudi, saudara Zaini Misrin, tak boleh terulang kemudian hari. Pemerintah dan KBRI, harus pro aktif dalam melakukan mediasi kepada negara TKI ditempatkan," kata Taufik Kurniawan, Selasa (20/3) seperti dikutip Antara.

Untuk itu, ujar dia dengan tegas, bahwa negara harus hadir dalam melindungi setiap WNI di seluruh dunia.

Politisi PAN itu juga menyesalkan pemerintah Arab Saudi yang tidak menginformasikan eksekusi dan tidak mengizinkan jenazah almarhum dibawa pulang ke Indonesia.

Senada dengan Taufik, Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin menegaskan agar pemerintah melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, terutama mereka yang mengalami masalah hukum.

"Jangan sampai ada peristiwa TKI kita dihukum mati lagi. Kami sangat mengecam keras atas peristiwa tersebut, dan kami juga kecewa dengan keputusan yang diambil Pemerintah Arab Saudi," kata Biem.

Politisi Gerindra itu juga menginginkan fungsi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri terkait perlindungan TKI perlu untuk dimaksimalkan.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa masyarakat harus memahami hukum di Arab Saudi, terkait eksekusi hukuman mati terhadap TKI Muhammad Zaini Misrin Arsyad pada Minggu (18/3).

"Pemerintah sudah berusaha, tapi kita juga harus memahami hukum yang berlaku di negara lain. Sama juga kita mengharapkan orang memahami hukum di Indonesia. Jangan asal marah saja, jangan lupa kita juga hukum mati orang terkait narkoba," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Wapres meminta kepada para TKI yang ada di negara asing, untuk tidak melanggar hukum di negara tempat mereka bekerja.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo meminta pemerintah Indonesia dapat bertindak tegas kepada Arab Saudi atas kasus eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin yang dilakukan pada Minggu (18/3).

"Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan Nota Protes Diplomatik kepada Kerajaan Arab Saudi dan melakukan persona nongrata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia," kata Wahyu di Jakarta, Senin (19/3).

Saat ini ada 21 TKI di Arab Saudi yang sedang menunggu eksekusi mati. Migrant Care berharap tidak akan ada lagi eksekusi mati TKI dimana pun.

#Taufik Kurniawan #Tenaga Kerja #TKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Said Iqbal tegaskan UMR di UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru wajib di atas survei KHL. Cek formula upah minimum dan indeks terbarunya!
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Indonesia
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
DPR resmi mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru yang mengatur 13 poin krusial, termasuk larangan penahanan ijazah pekerja dan perlindungan dana pesangon.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
Indonesia
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Salah satunya adalah ruang lingkup definisi pekerja yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pekerja manufaktur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Indonesia
Kabar Gembira! Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 4 Diumumkan 20 Agustus 2026 di Skillhub
Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti orientasi peserta dan memulai pelatihan pada 26 Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Kabar Gembira! Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 4 Diumumkan 20 Agustus 2026 di Skillhub
Indonesia
PAM Jaya Perkuat K3, Siapkan Pembangunan 7.000 Km Jaringan Pipa
PAM Jaya kini memperkuat K3 dalam implementasinya. PAM Jaya juga telah menyiapkan pembangunan 7.000 km jaringan pipa.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
PAM Jaya Perkuat K3, Siapkan Pembangunan 7.000 Km Jaringan Pipa
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Berita Foto
Angka Pekerja Informal di Jakarta Sentuh 1,98 Juta Orang
Sejumlah pekerja melintas dekat badut yang tertidur di Kawasan JPO Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 20 Juli 2026
Angka Pekerja Informal di Jakarta Sentuh 1,98 Juta Orang
Indonesia
Laporan Salary Pulse 2026 Ungkap Gen Z Paling Berani Negosiasi Gaji
Keberanian tersebut cukup kontras dengan Generasi X.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Laporan Salary Pulse 2026 Ungkap Gen Z Paling Berani Negosiasi Gaji
Indonesia
81 Persen Pekerja Indonesia Merasa Digaji Layak, Didasari Minimnya Opsi Lapangan Kerja
Hal itu berkenaan dengan situasi persaingan kerja dan ketersedian lapangan pekerjaan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
81 Persen Pekerja Indonesia Merasa Digaji Layak, Didasari Minimnya Opsi Lapangan Kerja
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Bagikan