Wagub Sebut Perkara Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Juga Tanggung Jawab DPRD


DPRD DKI Jakarta. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membela pimpinannya Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah.
Menurutnya, seluruh program yang dieksekusi SKPD atau BUMD DKI menjadi kewenangan eksekutif dan DPRD. Sebab sebelum dimulainya program, dilaksanakan rapat untuk membahas anggaran dan rencana kegiatan.
"Yang pasti semua pembangunan di Kota Jakarta yang menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/3).
Baca Juga:
Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Gubernur Anies ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi mark up pembelian tanah untuk program DP 0 persen di Munjul, Pondok Ranggong, Cipayung, Jakarta Timur.
Perkara korupsi tersebut telah menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan sebagai tersangka.
"Ya gubernur (harus ikut bertanggung jawab), gubernur (Anies Baswedan) tahu kok," kata Prasetyo.

Riza pun mempertanyakan, apa maksud pernyataan yang dilontarakan pucuk Dewan Parlemen Kebon Sirih itu hingga memojokkan Anies. Karena ia berpendapat, setiap pejabat DKI pasti memiliki tugas dan fungsingnya masing-masing.
"Pak Gubernur, saya Wakil Gubernur, ada Sekda dan seluruh wali kota sampai kelurahan punya tugas fungsi masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing," jelasnya.
Baca Juga:
Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen
"Di dewan juga demikian mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota semua sudah diatur, fungsinya, kedudukannya, kewenangannya, fasilitasnya dan sebagainya semua sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pungkas dia. (Asp)
Baca Juga:
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak

DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci

RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun

Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi

Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak

DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
