Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi di Jakarta. Penggunaan informasi IT untuk pengendalian inflasi juga sangat penting.
"Selain kerja sama antaradaerah, untuk mengendalikan inflasi perlu pula memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Regional I DKI Banten, Bulog, dan sebagainya," papar Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria di Jakarta, Jumat (22/7).
Selain itu, inovasi Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan di Jakarta sangat diperlukan. Mengingat masalah ekonomi daerah dari tahun ke tahun akan bertambah kompleks. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga-harga pangan dan energi di pasar dunia naik.
Baca Juga:
BI Proyeksikan Inflasi di Tahun Ini Melonjak
Jadi salah satu tugas penting TPID, kata Riza, adalah mengupayakan agar harga-harga khususnya kebutuhan pokok di Jakarta terkendali dan stabil. Sehingga daya beli masyarakat Jakarta tetap terjaga.
"Daya beli masyarakat ini perlu kita perhatikan, karena adakalanya harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat, namun pendapatan mereka stagnan," urainya.
Maka menurutnya, kerja sama perlu untuk dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga untuk warga Jakarta. Sebab, tidak mungkin TPID bisa melakukannya sendiri. Setidaknya perlu adanya koordinasi yang baik antardaerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan.
Apalagi Jakarta, sambungnya, sebagai kota dengan sekitar 98 persen kebutuhan pangan dipasok dari luar, maka tentu kerja sama antar daerah untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan sangat penting.
Untuk itu, ia menegaskan, kolaborasi antardaerah pun harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru yang tepat, antara lain untuk mengetahui potensi surplus, stok pangan, dan lain sebagainya.
"Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Cluster Pangan sudah banyak melakukan kerja sama antardaerah dengan berbagai daerah lainnya, khususnya beras dan daging perlu ditingkatkan dan dibuat lebih sistematis berdasarkan peta kebutuhan dan potensi suplai sepanjang tahun," imbuhnya.
Baca Juga:
Data Inflasi AS Tekan Laju Kripto
Sebagaimana diketahui, Jakarta sebagai barometer ekonomi nasional dan kota megapolitan, aktivitas perekonomian di Jakarta tentu akan menjadi barometer bagi daerah lain di Indonesia. Kontribusi Jakarta secara ekonomi bagi nasional juga terbesar, yaitu sebesar 17,19 persen.
"Peran Jakarta dalam menjaga inflasi nasional sangat besar. Hal ini terlihat dalam perhitungan Bank Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa bobot inflasi Jakarta terhadap nasional sebesar 27,33 persen. Maka jika inflasi di Jakarta tinggi, maka tinggi pula inflasi secara nasional," papar Wagub Ariza.
Inflasi diperkirakan akan naik tahun 2022 ini. Dari sisi harga, terang Wagub Ariza, inflasi Jakarta tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi daripada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi permintaan yang didorong aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan data inflasi dari BPS, tingkat inflasi daerah-daerah di Pulau Jawa pada Mei 2022 saja sebagian besar berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional dan berada dalam tren meningkat.
"Walau demikian, kita bersyukur, berkat kerja TPID dan kerja sama berbagai pihak, Jakarta relatif bisa mengendalikan inflasinya. Bahwa dari 6 provinsi di Pulau Jawa, hingga Mei 2022, DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dalam sasaran target yaitu 2,27 persen (yoy) dan merupakan provinsi dengan inflasi terendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa," ucapnya.
Wagub Ariza pun menambahkan, inflasi spasial per Mei 2022 menunjukkan Jakarta berada di posisi nomor 2 terendah dari 34 provinsi se-Indonesia, artinya inflasi Jakarta masih berada dalam rentang target inflasi nasional dan upaya menjaga daya beli masyarakat dapat dipertahankan.
"Capaian nilai inflasi Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebagai inflasi terendah di Pulau Jawa ini adalah prestasi yang harus terus dipertahankan. Untuk itulah semoga forum ini akan makin meningkatkan kemampuan TPID dalam menjaga stabilitias inflasi di DKI Jakarta," tutup. (Asp)
Baca Juga:
Inflasi Melonjak, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Warga
