Wacana Pembatasan Usia Kendaraan 10 Tahun di Jakarta Harus Gandeng Daerah Penyangga


Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Wacana pemberlakuan pembatasan usia kendaraan bermotor di Jakarta, maksimal berusia 10 tahun harus dikoordinasikan dengan daerah penyanggah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, Pemprov DKI perlu menggandeng kepala daerah penyangga. Sebab banyak pengguna kendaraan yang masuk ke Jakarta berasal dari luar Jakarta.
"Saya rasa aturan ini bisa diterapkan jika Pemprov dan pemerintah daerah di Jabodetabek sudah menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi dan optimal. Jika sudah, saya yakin masyarakat akan sukarela beralih ke moda transportasi," kata August di Jakarta, Selasa (9/7).
Baca juga:
Pakar: Pembatasan Usia Kendaraan 10 Tahun Hanya Merugikan Masyarakat
Ia juga menyinggung perihal sosialisasi program tersebut. Sosialisasi tentang rencana pembatasan usia kendaraan kepada masyarakat perlu dilakukan sedari dini.
Menurut dia, sosialisasi kebijakan bertujuan mempercepat penerapan yang berdampak pada upaya pengentasan kemacetan dan polusi udara.
Baca juga:
Pemprov DKI Diminta matangkan Rencana Pembatasan Usia Kendaraan Masuk Jakarta
"Penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik terkait tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan yang akan diterapkan," ujarnya.
Partisipasi publik dalam rencana kebijakan pembatasan usia kendaraan bermotor, sambung dia, juga harus dibangun.
Baca juga:
Pembatasan Usia Kendaraan 10 Tahun, DPRD DKI Yakin Warga Menolak
Maka, Pemprov DKI Jakarta perlu berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui respons publik terkait kebijakan ini.
"Partisipasi publik dan dialog dengan warga juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat," tegas August. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
