Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat

Ilustrasi bakery.(foto: pexels-expect-best)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bertindak tegas terhadap dugaan penipuan yang dilakukan sebuah toko bakery online yang mengklaim menjual produk gluten free, dairy free, sugar free, dan vegan.
?
Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu.
?
“Meski toko tersebut sudah mengantongi izin produksi, saya heran mengapa produk dengan klaim seperti itu bisa lolos pengawasan. Badan POM harus segera menelusuri dan memastikan kebenarannya,” ujar Arzeti di Jakarta, Kamis (9/10).
?
Menurutnya, kasus semacam ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap label dan izin edar produk makanan. Ia meminta Badan POM mengecek ulang seluruh produk makanan yang beredar di pasaran agar sesuai dengan izin dan komposisi yang tertera pada kemasan.

Baca juga:

Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal


?
“Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kecerobohan atau kelalaian dalam pengawasan. Produk makanan dengan klaim tertentu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan legal,” tegasnya.
?
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengapresiasi keberanian masyarakat yang telah melaporkan temuan dugaan penipuan tersebut secara detail. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memperkuat pengawasan pangan nasional. “Kita perlu budaya saling menjaga. Keberanian masyarakat untuk melaporkan hal seperti ini patut diapresiasi. Ini bukti bahwa kesadaran konsumen kita semakin meningkat,” pungkasnya.
?
Kasus ini pertama kali mencuat setelah unggahan viral dari Chef Yohanes Adhijaya, yang dikenal sebagai Koko Ragi, pada 7 Oktober 2025 di Instagram. Unggahan tersebut mengungkap praktik curang sebuah toko bakery online di balik promosi sehat bebas gluten.
?
Tak butuh waktu lama, banyak korban bermunculan dan mengaku mengalami kerugian bahkan reaksi alergi akibat mengonsumsi produk toko itu. Warganet dibuat geger dan sampai sekarang kasusnya masih bergulir.(Pon)

Baca juga:

Badan POM Diminta Membuat Aturan yang Adil Tentang Bahaya BPA di AMDK


?

#Roti Dan Bakery #Badan POM #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Bagikan