Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Mabes Polri mengakui kekhilafannya dalam penetepan tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati. Bareskrim memerintahkan Polres Cirebon untuk menghentikan penyidikan kasus atau SP3 perkara perempuan yang malah ditetapkan sebagai tersangka, padahal sebelumnya dia melaporkan dugaan korupsi Dana Desa.
"Hasil koordinasi Kapolres dan Direskrimsus dengan Aspidsus dan Kejari mengembalikan P21-nya sehingga kami bisa (menerbitkan) SP3,” kata Kepala Bareskrim Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Agus Andrianto di Jakarta, Sabtu (26/2).
Baca Juga:
Nurhayati Pelapor Korupsi Dana Desa Jadi Tersangka, LPSK Bertindak
Menurut Agus, rekomendasi Bareskrim merujuk hasil gelar perkara yang berlangsung Jumat (25/2). Gelar perkara menunjukkan penyidik Polres Cirebon tak memiliki cukup bukti menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. “Hasil gelarnya tidak cukup bukti sehingga tahap 2-nya (ke kejaksaan) tidak dilakukan,” imbuh jenderal polisi bintang tiga itu.
Dalam kesempatan itu, Kabareskrim turut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memviralkan kasus Nurhayati sebagai bentuk kritik terhadap kinerja institusinya.
Baca Juga:
Nekat! Kades Ini Korupsi Dana Desa Dan Menggantinya Dengan Uang Palsu
“Bapak Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) menekankan kepada jajaran untuk selalu introspeksi diri, dan tidak antikritik sehingga kalau ada hal yang salah atau merusak rasa keadilan masyarakat, ya harus berani mengambil sikap. Hasil gelar (perkara) itulah sikap kami selaku Atasan Penyidik dan Pengawas,” ungkap Agus.
Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak pihak menilai perempuan itu merupakan salah satu pelapor/pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana desa di Citemu. Penetapan Nurhayati sebagai tersangka oleh Polres Cirebon tersebut menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil. (Knu)
Baca Juga:
