UU Pemilu Isyaratkan Pertarungan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 21 Juli 2017
UU Pemilu Isyaratkan Pertarungan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - RUU Pemilu telah disahkan oleh DPR menjadi UU yang akan dipedomani dalam Pemilu 2019 mendatang. Meski diwarnai sejumlah perdebatan dan aksi walk out beberapa fraksi, namun tetap saja RUU dinyatakan sah setelah diketuk palu oleh pimpinan DPR.

Ada sejumlah poin yang disahkan, di antaranya presidential threshold sebesar 20-25 persen, parliamentary threshold sebesar 4 persen, sistem pemilu terbuka, dapil magnitude 3-10 kursi dan metode konversi suara sainte lague murni.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan ini merupakan kemenangan partai besar dan penguasa.

"Saya kira ini merupakan kemenangan partai besar dan penguasa," ujarnya kepada awak media, Jumat (21/7).

Ia menduga dengan kemenangan ini, sejumlah partai kecil dan menengah akan mendapat banyak kesulitan menghadapi pemilu mendatang.

"Sebab poin-poin yang disahkan justru menguntungkan partai besar dan berpotensi menggerus partai kecil dan menengah," terangnya.

Apalagi, poin yang disahkan termasuk batas minimal presidential threshold 20-25 persen.

Jelas, tambah Adi, ini akan membatasi partai-partai kecil dan menengah dalam menentukan calon presiden.

"Ini jelas membatasi capres lain, selain yang sudah ada, mau gak mau koalisi harus dilakukan, dan ini sangat menguntungkan partai besar," jelasnya.

Sangat bisa ditebak bahwa pada pemilu 2019 mendatang calon presiden yang akan bertarung itu-itu saja dan seperti pada pemilu 2014 lalu.

Saat Pilpres 2014, bertarung dua calon kuat Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Melihat peta politik saat ini 6 parpol kan dukung Jokowi, kalau ini diulang, tersisa 4 parpol yang mau gak mau harus koalisi, bisa ditebak pemilu 2019 seperti pemilu lalu," tandasnya. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Mendagri Persilakan UU Pemilu Diuji Materilkan

#Pilpres #RUU Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Jumlah dukungan masih akan dibahas di Panja RUU Pemilu.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan