UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

MerahPutih.com - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disetujui DPR RI dan sedang menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo diyakii dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.

“Kita berharap ini merupakan langkah untuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia sehingga dari sisi produktivitas dan kompetitif akan meningkat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 di Jakarta, Kamis (23/10).

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Baca Juga:

Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM

“Dengan demikian kemampuan kita untuk terus menjaga peningkatan dan pemulihan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam kesejahteraan rakyat akan bisa terjadi secara sustainable,” ujarnya.

Sri Mulyani memastikan, terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat. Target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, perbaikan indeks kualitas manusia dan ketimpangan.

“Ini yang akan kita gunakan terus dari sisi fiscal policy kita dalam rangka terus mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan struktural ekonomi kita,” tegasnya.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian dalam masa sulit akibat krisis pandemi sekaligus membangun kembali ekonomi kita secara lebih kuat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan saat pandemi COVID-19 seperti yang diungkapkan oleh Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

Para kepala daerah diminta benar-benar mencermati data pasokan dan permintaan bahan pangan setiap harinya, untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

"Segera perkuat data pangan, di pusat ada pusat informasi harga strategis, di daerah dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya," katanya.

Baca Juga:

Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri