Utang PLN Melonjak Rp 156 Miliar per Hari, Legislator Desak Perombakan Direksi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Agustus 2025
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam (DPR RI)
Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti lonjakan utang PT PLN (Persero) yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari. Menurut Mufti, hal ini mengindikasikan kegagalan manajemen keuangan dari PR PLN.
Ia mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang menilai jajaran direksi tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik. Sehingga, Mufti Anam mendesak perombakan direksi dan audit keuangan menyeluruh.
Baca juga:
Banyak Kasus Kebakaran, PLN Klaim Aktif Lakukan Inspeksi Jaringan Listrik
“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Anam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/8).
Menurut data Center for Budget Analysis (CBA), utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024, sementara laba perusahaan justru menurun.
Baca juga:
Anam juga menyayangkan adanya dugaan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menggunakan dana perusahaan untuk perjalanan pribadi ke luar negeri.
Ia menekankan bahwa BUMN seharusnya bekerja dengan "akhlak, bukan akal-akalan," dan sudah saatnya PLN dirombak total, baik dari sisi keuangan maupun integritas pimpinannya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
