Usut Korupsi Gedung IPDN, KPK Garap Empat Bos Perusahaan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 12 Juli 2019
Usut Korupsi Gedung IPDN, KPK Garap Empat Bos Perusahaan

Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Graha Inti Alam, Hari Susanto; Direktur Utama PT Timur Mas Abadi, Harry Agus Tanzil; Direktur Utama PT Arus Berkat Bersama, Triwahyu Wicaksono; dan Direktur PT Mayang Sakti, Zaliansyah Fitriadi.

Empat petinggi perusahaan itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MP/Ponco

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

BACA JUGA: KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri Terkait Korupsi Gedung IPDN

Lembaga antirasuah terus mendalami peran dua korporasi PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya selaku penggarap proyek pembangunan gedung IPDN. Kuat dugaan kedua korporasi ini ikut terlibat dalam skandal pembangunan IPDN tersebut.

Bahkan untuk memperkuat dugaan itu, penyidik pun menggeledah kantor PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya di Jakarta. Sejumlah dokumen dan bukti elektronik disita tim dari kedua lokasi tersebut.

Teranyar, penyidik menyita sejumlah dokumen dari staf Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Waskita Karya, Setiadi Pratama dan staf PT Kakanta, Andi Sastrawan yang menjadi pelaksana lapangan proyek IPDN Gowa. Dokumen itu diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

BACA JUGA: Korupsi Gedung IPDN, KPK Geledah Kantor BUMN Adhi Karya

Dudy Jocom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara. KPK juga menetapkan dua tersangka lain yakni Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.

Dalam kasus ini, Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan adanya proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak itu menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta.

BACA JUGA: KPK Garap Dirut PT Kredo Keramindo Sejahtera Terkait Korupsi Gedung IPDN

Dari pertemuan itu, disepakati adanya pembagian proyek. Proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya sementara PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Dudy Jocom Cs diduga meminta fee 7% dari setiap proyek itu.

IPDN
Gedung IPDN

Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp21 miliar akibat kasus ini. Nilai kerugian itu berdasarkan kekurangan pekerjaan pada kedua proyek tersebut, untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan negara merugi Rp11,18 Miliar, dan Rp9,378 miliar untuk proyek kampus IPDN di Sulawesi Utara. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #IPDN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Syarat Warna Latar Pasfoto Daftar 6 Sekolah Kedinasan Favorit, Salah Langsung kena Coret!
Ribuan calon peserta dari seluruh Indonesia berlomba memperebutkan kursi di sembilan sekolah kedinasan favorit di bawah kementerian dan lembaga pemerintahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Syarat Warna Latar Pasfoto Daftar 6 Sekolah Kedinasan Favorit, Salah Langsung kena Coret!
Indonesia
Seleksi 9 Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka Hari Ini, Jangan Sampai Telat Daftar!
BKN resmi membuka pendaftaran Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 mulai 18 Agustus. Ada 9 sekolah kedinasan kementerian/lembaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Seleksi 9 Sekolah Kedinasan Resmi Dibuka Hari Ini, Jangan Sampai Telat Daftar!
Indonesia
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Prabowo menekankan para PPM merupakan aparatur negara yang berkewajiban menjaga nama baik negara. 

Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Indonesia
Presiden Prabowo Soroti Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Sederhana, Sebut Meritokrasi sudah Berjalan
Para lulusan terbaik IPDN berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anak buruh, petani hingga putra anggota TNI berpangkat bintara.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Soroti Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Sederhana, Sebut Meritokrasi sudah Berjalan
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Prabowo Bangga Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Buruh hingga Petani
"Saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), ‘Bapak Presiden, sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana'."
Frengky Aruan - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Bangga Lulusan Terbaik IPDN dari Keluarga Buruh hingga Petani
Indonesia
Aji Bayu Putra Buruh Bangunan di NTT Jadi Lulusan Terbaik IPDN 2026
Aji adalah lulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Aji Bayu Putra Buruh Bangunan di NTT Jadi Lulusan Terbaik IPDN 2026
Indonesia
Lantik 1.204 ASN Muda Lulusan IPDN, Prabowo: Jangan Korupsi dan Bikin Kebijakan yang Berbelit
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII tahun 2026.
Frengky Aruan - Rabu, 29 Juli 2026
Lantik 1.204 ASN Muda Lulusan IPDN, Prabowo: Jangan Korupsi dan Bikin Kebijakan yang Berbelit
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Bagikan