Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan perkembangan terkini per 4 Juni 2020 kasus corona di ibu kota.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Weningtyas Purnomorini memaparkan, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 62 orang, sehingga kasus positif di DKI saat ini ada 7.601 jiwa.

Baca Juga:

Anies Bakal Hentikan Masa Transisi bila Ada Kasus Baru dari Kegiatan Ekonomi

"Dari jumlah tersebut, 2.608 orang dinyatakan telah sembuh dan 530 orang meninggal dunia," kata Weningtyas di Jakarta, Kamis (4/6).

Sampai dengan hari ini, ada 1.670 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.793 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Untuk orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 19.335 orang, orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 16.339 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 11.406 orang.

Weningtyas mengatakan, Pemprov DKI telah melakukan rapid test terhadap 161.731. Dari 161.731 yang jalani tes 5.979 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Dengan persentase positif corona sebesar 4 persen.

Lanjut dia, ada 58 kelurahan terpilih yang dilakukan rapid test tersebut. Sasaran ditujukan kepada warga lansia, warga dengan kasus penyakit tertentu, dan juga pada ibu hamil.

"Total sebanyak 161.731 orang telah menjalani rapid test, 5.979 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 155.752 orang dinyatakan non-reaktif," terang dia.

Baca Juga:

Pemkot Tangsel Beri 'Lampu Hijau' Restoran Layani Makan di Tempat

Kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.

"Bagi masyarakat, kami imbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak antarorang minimal 1,5 - 2 meter," imbaunya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Lakukan Penilaian Kemampuan Pelayanan Kesehatan