Unsur Militeristik pada Tubuh BIN Harus Dihilangkan

MerahPutih Nasional - Direktur Imparsial Al Araf mengatakan bahwa unsur militeristik dalam tubuh Badan Intelijen Negara (BIN) sudah harus dihilangkan. Alasannya, sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 17 Tahun 2011, BIN harus menjadi institusi yang bekerja untuk sipil.

"Sejak Undang-Undang No 17 Tahun 2011 dibuat itu salah satu mandatnya adalah memastikan BIN sekarang dan di masa depan harus menjadi organisasi intelijen sipil," katanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Selain itu, menghilangkan unsur militeristik dalam tubuh BIN juga menjadi dengan amanat reformasi tahun 1998 yang mengurangi dominasi militer dalam suatu negara.

"Karena dalam negara demokrasi, kompartemen antara tugas dan fungsi kelembagaan intelijen harus dipisah dan dibagi dengan benar, mana fungsi intelijen yang bertugas untuk pertahanan, mana intelijen yang bertugas stategis, mana intelijen untuk penegakan hukum," lanjutnya.

Atas alasan tersebut, Al Araf sepakat dengan penunjukan Wakapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Apalagi latar belakang Budi Gunawan di kepolisian dapat membuat kerja sama antara lembaga intelijen dan lembaga penegak hukum berjalan dengan baik.

"Fungsi koordinasi antara institusi intelijen dengan penegak hukum itu suatu hal yang sangat penting," jelasnya. (Yni)

BACA JUGA:

1. DPR RI Sambut Baik Penunjukan Budi Gunawan Sebagai KaBIN
2. Pekan Depan, DPR RI Tentukan Jadwal Uji Kelayakan Budi Gunawan
3. Presiden Jokowi Usulkan Komjen Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
4. TB Hasanuddin: Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN
5. Budi Gunawan Disebut Gantikan Sutiyoso di BIN, Ini Kata Komisi I DPR