Pemulihan Ekonomi

UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Maret 2021
UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih

UMKM Indonesia. (Foto: Kementerian Koperasi dan UKM).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan pemberian stimulus melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat memulihkan sektor UMKM dari dampak pandemi COVID-19.

"Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di laman instagram, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Tren Bisnis 2021 yang Bisa Jadi Inspirasi UMKM

Airlangga mengatakan, dukungan stimulus telah diberikan pemerintah untuk penguatan UMKM maupun koperasi melalui subsidi bunga, bantuan produktif usaha mikro dan subsidi imbal jasa penjaminan.

Selain itu, stimulus juga diberikan khususnya untuk 64,2 juta UMKM yang terdampak pandemi berupa penempatan dana kepada bank umum serta insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

Ia menegaska, Ppmerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit.

Realisasi belanja stimulus UMKM untuk program PEN di 2020 mencapai Rp114,81 triliun atau sekitar 96,7 persen dari total anggaran senilai Rp116,32 triliun.

Pada 2021, pemerintah masih mengalokasikan stimulus untuk UMKM bersama dengan korporasi dan BUMN senilai Rp63,84 triliun dalam APBN, meski belum ada rincian mengenai alokasi belanja secara detail.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan, Airlangga juga memaparkan peran UMKM yang sangat sentral dalam menciptakan lapangan kerja maupun meningkatkan kerja ekspor nasional.

Ia memastikan sektor UMKM dapat tumbuh makin pesat melalui pemanfaatan teknologi digital yang saat ini pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia dan nilainya berpotensi mencapai 124 miliar dolar AS di 2025.

"Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif," kata Airlangga dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kapolri Minta BRI Bantu UMKM, Bangun Rumah dan Asrama Polisi

#UMKM #Pemulihan Ekonomi #Airlangga Hartarto #Ekonomi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Bagikan