Umat Katolik Dinilai Perlu Ambil Bagian dalam Menentukan Arah Bangsa

MerahPutih.com - Tahun Politik Pemilu 2024 mulai berlangsung. Sejumlah calon kontestan pun mulai menyuarakan gagasannya demi memikat hati rakyat. Umat Katolik di Indonesia dinilai perlu lebih mengambil bagian untuk menentukan arah bangsa kedepan.

Hal itu dilakukan dalam Seminar "Gereja Berpolitik: Sudut Pandang Ajaran Gereja dan Nilai-Nilai Pancasila" yang diadakan oleh Centrum Ivan Merz Keuskupan Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/6).

Baca Juga:

Kunjungi Gereja Katolik Maria Kusuma, Anies Pastikan Semua Dapat Kesetaraan di Jakarta

Hadir dalam acara itu dan menjadi narasumber adalah Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif Charta Politik Indonesia), Eko Armada Riyanto (Guru Besar STFT Widya Sasana Malang) dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo.

Acara ini pun dihadiri oleh 500 orang peserta luring dan daring, yang terdiri dari umat Katolik dalam Keuskupan Surabaya, serta masyarakat sekitar Kota Surabaya dari lintas agama lain.

Yunarto memaparkan bagaimana situasi politik Indonesia di saat menjelang tahun politik 2024, dan bagaimana umat diharapkan menyikapi hal yang terjadi.

Ia berpesan agar umat jangan terbawa suasana, jangan terbawa politik aktual. Pilihlah orang yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang anda yakini.

"Bukan karena calon tersebut terlihat kuat, terlihat bagus, atau yang terlihat sangat patuh sama presiden sekarang, atau yang mengulang-ulang memuji presiden-presiden yang ada,'' jelas Yunarto.

Sementara itu, Eko Armada memaparkan bahwa politik bukanlah cuma sekedar ikut kontestasi politik. Gereja tidak bisa menjadi relawan salah satu partai politik ataupun calon, tetapi gereja harus mengambil secara konkrit bagian dalam tatanan hidup bersama, agar hidup bersama ini menjadi hidup yang adil dan sejahtera.

"Umat Katolik tidak boleh tinggal diam dan sibuk dengan koor, lagu, dan liturgi," katanya.

Dia pun menambahkan lebih lanjut soal gereja yang harus ikut serta dalam tatanan hidup bersama tersebut.

Baca Juga:

Narapidana Pemeluk Katolik dan Kristen Dapat Remisi Maksimal 2 Bulan

"Politik itu juga berjiwa sosial, belalah kaum yang tersingkirkan tetapi bukan playing victim merasa bahwa kita karena beragama Katolik berarti minoritas. Perbaharui mental dan program layanan kategorial di gereja," ungkap dia.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diwakilkan oleh Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, membawakan paparan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pondasi oleh masyarakat dalam berpolitik.

Pakar komunikasi politik ini juga memaparkan secara singkat urgensi pengajaran pendidikan Pancasila kepada kaum muda. Riset dari Setara Institute menunjukkan bahwa anak muda, 83 persen, menganggap Pancasila bisa diturunkan dan diganti ideologi lain.

Terhadap politik dalam hal pemilihan langsung tahun 2024 yang akan datang, Benny mengingatkan agar umat peka terhadap dinamika yang ada.

"Negara ini negara kesepakatan, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Jangan termakan manipulasi agama sekedar untuk mendapatkan dukungan," ungkap Benny.

Menurut Benny, di tahun politik ini, Jumat Katolik harus memiliki kejernihan, kecerdikan dalam berpikir; yang waras harus melawan. Politik menggunakan nalar sehat. Politik di Indonesia menggunakan nilai-nilai Pancasila.

''Cari pemimpin, anggota dewan, cari tempat dimana suara anda digunakan oleh orang-orang yang tepat, yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Bukan yang sudah memiliki track record yang buruk. Bukan juga yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik, tetapi menjadikannya sebagai working dan living ideology," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Tak Ikut Gugat Menag ke PTUN, Mantan Dirjen Bimas Katolik Mengaku Sudah Ikhlas