Ulama Lebak Minta Pelaku LGBT Dipidana

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 28 Januari 2018
Ulama Lebak Minta Pelaku LGBT Dipidana

Ilustrasi gay. Foto: Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ulama Kabupaten Lebak KH Mas'ud meminta pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) harus dipidanakan. Pendapat KH Mas'ud berkaitan Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok di DPR

"Kami berharap pelaku LGBT yang berusia 18 tahun tentu harus diproses hukum untuk memberikan efek jera agar kerusakan moral bisa dicegah," kata KH Mas"ud di Lebak, Banten, Sabtu (27/1).

Perbuatan LGBT sangat dilarang hukum Islam dan haram dilakukannya. Apalagi, terjadi pernikahan sesama jenis antara lelaki dengan lelaki yang disebut homoseks maupun perempuan dengan perempuan atau lesbian tentu dilarang keras oleh ajaran Islam.

Karena itu, pihaknya mendesak DPR dan pemerintah bisa menggolkan dalam RUU RKUHP bahwa pelaku LGBT harus dipidana. Perbuatan seks sesama jenis sangat menyimpang dan juga membawa kemudaratan, bahkan bisa menularkan kepada orang lain, termasuk penyebaran penyakit HIV/AIDS, tumor dan lainnya.

Pemerintah dan DPR tentu harus hadir untuk menyelamatkan anak-anak bangsa agar tidak melakukan seks menyimpang.

"Saya kira perbuatan LGBT tidak memberikan manfaatnya sehingga harus dilarang di Tanah Air," ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan, saat ini seks menyimpang LGBT secara beramai-ramai sudah mengkhawatirkan anak-anak bangsa. Apalagi, kata dia, belum lama ini aparat kepolisian menggerebek pesta LGBT di Jakarta dan Cianjur.

Apabila pelaku LGBT tidak dipidana maka akan banyak di masyarakat melakukan seks menyimpang. Selain itu juga LGBT sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28 J juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Kami minta pemerintah maupun wakil rakyat menolak LGBT juga melarang warga komunitas atau kelompok LGBT itu," sambungnya.

Ustad dari Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Lebak, Cedin Rosyad Nurdin mengatakan perilaku LGBT yang kini ketetuan huumya digodok di DPR tentu harus dipidana.

Perbuatan LGBT tentu dilarang oleh semua agama karena bisa menghancurkan moral bangsa. Perbuatan homoseksual sangat bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasangan dengan lawan jenis.

Kasus homoseksual yang pernah terjadi pada zaman Nabi Luth harus dijadikan pelajaran dan jangan sampai bencana semacam itu terjadi di Tanah Air.

Pelaku gay pada zaman Nabi Luth mendapat azab dari Allah karena perbuatannya berdosa. Karena itu, pemerintah dan DPR harus mencegah berkembangnya LGBT sehingga perlu dilakukan tindakan tegas melalui perundang-undangan.

"Kami berharap pemerintah segera memiliki perundang-undangan agar kasus gay tidak meluas di kalangan masyarakat," katanya.

#Kabupaten Lebak Banten #LGBT
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini Alasannya
MUI mengusulkan istilah LGBT menjadi LGSP. Hal ini pun tengah menjadi perbincangan hangat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini  Alasannya
Indonesia
Begini Materi Terkait LGBTQ Yang Bakal Diajarkan ke Siswa Kelas IV SD sampai SMA
Sehingga anak-anak memiliki pemahaman dan dapat memberikan respons yang tepat agar tidak terjebak dalam gerakan-gerakan penyebaran budaya LGBTQ
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Begini Materi Terkait LGBTQ Yang Bakal Diajarkan ke Siswa Kelas IV SD sampai SMA
Indonesia
Kemenag Rancang Program Sistematis Tangkal LGBTQ, Salah Satunya lewat Bimbingan Perkawinan
Dalam upaya mencegah penyebaran budaya LGBTQ, ada sejumlah peran penting yang bisa diambil Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Kemenag Rancang Program Sistematis Tangkal LGBTQ, Salah Satunya lewat Bimbingan Perkawinan
Indonesia
Kemenag Tegaskan LGBTQ Dilarang dalam Pandangan Semua Agama
Kemenag memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menindaklanjuti amanah Perpres No 111 Tahun 2025.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Kemenag Tegaskan LGBTQ Dilarang dalam Pandangan Semua Agama
Indonesia
Prabowo Keluarkan Perpres LGBTQ, Kemenag Siapkan Konten Edukasi Cegah Penyebaran
Penyebaran budaya LGBTQ harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Keluarkan Perpres LGBTQ, Kemenag Siapkan Konten Edukasi Cegah Penyebaran
Indonesia
Tindak Lanjuti Perpres Prabowo, Kemenag Susun Kurikulum Anti LGBT Pelajaran Agama SD-Kampus
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menegaskan materi pencegahan budaya LGBTQ akan masuk ke kurikulum pendidikan agama dari SD hingga perguruan tinggi, sesuai Perpres 111/2025.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Juli 2026
Tindak Lanjuti Perpres Prabowo, Kemenag Susun Kurikulum Anti LGBT Pelajaran Agama SD-Kampus
Indonesia
Kemenag Tegaskan Perpres Anti LGBT Didukung Tokoh Semua Agama di RI
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menegaskan Perpres 111/2025 tentang pencegahan LGBT didukung semua agama di Indonesia. Kemenag siapkan edukasi resmi berbasis nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Juli 2026
Kemenag Tegaskan Perpres Anti LGBT Didukung Tokoh Semua Agama di RI
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Prabowo Tetapkan LGBT Kini Setara dengan Bahaya Terorisme, Separatis, dan Judol
Presiden Prabowo Subianto menetapkan budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Perpres No.111/2025. Kebijakan ini menempatkan isu LGBTQ sejajar dengan terorisme, separatisme, dan judi daring.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Tetapkan LGBT Kini Setara dengan Bahaya Terorisme, Separatis, dan Judol
Indonesia
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
DPR RI meminta MUI menyerahkan draf RUU Pidana LGBT agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi. Usulan ini akan dipelajari Badan Legislasi DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
Bagikan