Uchok Sky Khadafi: Uang Negara Habis untuk Kemewahan Pejabat

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 29 Oktober 2015
Uchok Sky Khadafi: Uang Negara Habis untuk Kemewahan Pejabat

Demo massa aksi pegawai JICT dan buruh di depan kantor Kementerian BUMN hingga menuju istana Negara, Jakarta, Selasa (6/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang masih mengalami kerugian besar. Fitra memandang, kerugian BUMN tersebut akibat ulah koruptor.

Pengamat Anggaran Politik dan Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada sekitar 145 BUMN dengan kerugian mencapai Rp6,1 triliun, dan kerugian negara dari enam BUMN besar sekali.

"Gimana negara kita mau berdaulat. Jadi, di sini bukan negara atau rakyatnya yang berdaulat tapi para koruptor yang sangat berdaulat," ujar Uchok Sky Khadafi dalam Diskusi Celgor pada peringatan Sumpah Pemuda bertema 'Mengungkap Praktik Korupsi di Badan Usaha Milik Negara' di bilangan Matraman, Jakarta.

Menurut Uchok, keberadaan BUMN di Tanah Air sejak zaman mantan Presiden Soeharto hingga sekarang bukan untuk kedaulatan rakyat, tetapi BUMN dibajak untuk kepentingan para pejabat.

"Jadi uang negara habis untuk kemewahan para pejabat," ujarnya.

Ke depan, kata Uchok, jika keadaan seperti saat ini terus berlangsung BUMN akan mengalami kebangkrutan, bahkan bisa "dijual" ke negara Cina.

"Dan asing itu pemain yang hebat, dia selalu mengamati BUMN di negara kita," imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Uchok, BUMN harus tetap dijaga karena BUMN pada dasarnya selalu melayani masyarakat sampai kapan pun.

"Dan jangan sampai BUMN milik kita dikuasai oleh pihak asing," tandasnya‎. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Rendah, Kepatuhan Pajak BUMN
  2. Satu Tahun Kementerian BUMN
  3. Satu Tahun Jadi Menteri BUMN, Rini Soemarno Sampaikan Keluh Kesah
  4. Revaluasi Aset Untungkan BUMN dan Swasta
  5. Divestasi Freeport Harus Pertimbangan Kemampuan BUMN

 

#BUMN #Fitra #Uchok Sky Khadafi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Indonesia
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu direksi dan pihak swasta terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Bagikan