Uchok Sky Khadafi: Uang Negara Habis untuk Kemewahan Pejabat

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 29 Oktober 2015
Uchok Sky Khadafi: Uang Negara Habis untuk Kemewahan Pejabat

Demo massa aksi pegawai JICT dan buruh di depan kantor Kementerian BUMN hingga menuju istana Negara, Jakarta, Selasa (6/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang masih mengalami kerugian besar. Fitra memandang, kerugian BUMN tersebut akibat ulah koruptor.

Pengamat Anggaran Politik dan Koordinator FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada sekitar 145 BUMN dengan kerugian mencapai Rp6,1 triliun, dan kerugian negara dari enam BUMN besar sekali.

"Gimana negara kita mau berdaulat. Jadi, di sini bukan negara atau rakyatnya yang berdaulat tapi para koruptor yang sangat berdaulat," ujar Uchok Sky Khadafi dalam Diskusi Celgor pada peringatan Sumpah Pemuda bertema 'Mengungkap Praktik Korupsi di Badan Usaha Milik Negara' di bilangan Matraman, Jakarta.

Menurut Uchok, keberadaan BUMN di Tanah Air sejak zaman mantan Presiden Soeharto hingga sekarang bukan untuk kedaulatan rakyat, tetapi BUMN dibajak untuk kepentingan para pejabat.

"Jadi uang negara habis untuk kemewahan para pejabat," ujarnya.

Ke depan, kata Uchok, jika keadaan seperti saat ini terus berlangsung BUMN akan mengalami kebangkrutan, bahkan bisa "dijual" ke negara Cina.

"Dan asing itu pemain yang hebat, dia selalu mengamati BUMN di negara kita," imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Uchok, BUMN harus tetap dijaga karena BUMN pada dasarnya selalu melayani masyarakat sampai kapan pun.

"Dan jangan sampai BUMN milik kita dikuasai oleh pihak asing," tandasnya‎. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Rendah, Kepatuhan Pajak BUMN
  2. Satu Tahun Kementerian BUMN
  3. Satu Tahun Jadi Menteri BUMN, Rini Soemarno Sampaikan Keluh Kesah
  4. Revaluasi Aset Untungkan BUMN dan Swasta
  5. Divestasi Freeport Harus Pertimbangan Kemampuan BUMN

 

#BUMN #Fitra #Uchok Sky Khadafi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan