Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 September 2020
Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) didampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14-8

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ucapan Ketua DPR Puan Maharani yang menyinggung semangat Pancasila warga Minang menuai polemik. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, menilai, ucapan itu bisa merugikan dirinya sendiri.

Menurut Pangi, pernyataan Puan itu bisa digoreng oleh lawan politiknya di kemudian hari yang tidak menguntungkan citra anak Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri itu di mata pemilih

Baca Juga

Arteria Dahlan: Orang Minang Banyak Dibantu Taufiq Kiemas

"Jejak digital bisa digoreng di kemudian hari oleh lawan politiknya," katanya kepada wartawan, Jumat (4/9).

Selain itu, ucapan Puan dalam momentum jelang pilkada ini merugikan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PDIP sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

"Pasangan ini akan menuai sentimen negatif dan resistensi pemilih akan semakin tinggi. Pasangan ini berpotensi besar ditinggal pemilih yang kecewa hanya gara-gara dukungan partai yang pimpinannya membuat pernyataan ngawur," tuturnya.

Pangi heran mengapa Puan begitu berani mengeluarkan pernyataan "Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila" saat mengumumkan kandidat calon kepala daerah yang PDIP usung Rabu kemarin.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

Seharusnya, Puan berusaha merangkul masyarakat Minangkabau jika ingin jagoannya mendapatkan simpati dan dukungan.

"Kami tidak menyangka beliau mencurigai ke-pancasila-an orang Minang dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai politik," tuturnya.

Ia mengharapkan pernyataan Puan bukan karena PDIP tak punya legislator di DPR dari daerah pemilihan Sumbar.

“Jangan begitulah, partai moncong putih anda enggak punya kursi dari Dapil Sumbar di parlemen lalu langsung mencurigai Sumbar tak mendukung negara Pancasila,” pungkasnya.

Politikus PDIP Arteria Dahlan mengatakan masyarakat Minang semestinya menjaga Puan Maharani. Menurut Arteria, Puan justru aset dan kebanggaan bagi orang Minang.

"Harusnya orang Minang menjaga Mbak Puan, beliau aset dan sekaligus kebanggaan orang Minang," kata Arteria.

Arteria beralasan Puan adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kan harusnya orang Minang khususnya perempuan Minang bangga, punya Ketua DPR RI pertama kalinya perempuan dan perempuan Minang pula," jelas Arteria.

Hal ini disampaikan Arteria menyangkut banyaknya kritik terhadap Puan lantaran pernyataan 'semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila'. Ucapan itu dilontarkan Puan saat mengumumkan calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP di Pilkada 2020 pada Rabu lalu, 2 September 2020.

Arteria pun membeberkan silsilah Puan yang memiliki kaitan dengan suku Minang. Ayah Puan, Taufiq Kiemas, adalah seorang Datuk Basa Batuah dari Batipuh, Tanah Datar, Sumatera Barat. Sedangkan ibu Puan, Megawati Soekarnoputri berdarah Minang dengan gelar Puti Reno Nilam.

Arteria mengatakan bahwa Fatmawati, nenek Puan, adalah anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ia juga menyinggung kebersamaan kakek Puan, Bung Karno, dengan tokoh-tokoh asal Minang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti Bung Hatta, M. Yamin, K.H. Agus Salim, M. Natsir, Rangkayo Rasuna Said, dan lainnya.

Baca Juga

Sindir Puan, Anak Buah Prabowo: Rakyat Sumbar Sangat Pancasilais

"Sampai sekarang pun Mbak Puan masih kelihatan banget orang Minangnya dan kelihatan sekali bagaimana beliau konsisten meneruskan politik keberpihakannya terhadap orang Minang, baik di kebijakan kepartaian maupun kebijakan fraksi di DPR RI," ujar Arteria.

Arteria pun meminta masyarakat Minang lebih bijaksana menyikapi pernyataan Puan yang menjadi polemik itu. Menurut dia, Puan sama sekali tak bermaksud menyinggung masyarakat Minang. (Knu)

#PDIP #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan