Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Polri meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengidentifikasikan kelompok asing yang bermain dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua beberapa pekan terakhir ini.
"Sudah ada komunikasi dengan Kemenlu, BIN, Bais dan Kementerian terkait itu isu itu," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin (2/9).
Baca Juga:
Pakar Intelijen Ungkap Ada Dua Kelompok Asing yang Ingin Papua Merdeka
Kapolri Ungkap Ada Dugaan Keterlibatan Pihak Asing dalam Kerusuhan Papua
Kemarin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan hasil intelijen adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Saat ini, Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.
"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Tito kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Minggu (1/9).
Baca Juga
Kapendam Cenderawasih Sebut Massa Aksi Demo Merasa Ditipu dan Menyesal
Sebelumnya, Kepolisian telah menangkan 8 orang yang diduga sebagai aktivis pro-Papua Merdeka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan salah satu tersangka adalah juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Surya Anta Ginting. Penangkapan mereka berdasarkan pemeriksaan sejumlah alat bukti di antaranya rekaman CCTV.
Adapun, Kemenlu menyebut beberapa orang jaringan yang diduga sebagai provokator aksi rusuh Papua itu kini berada di luar negeri. "Memang ada beberapa individu yang bermukim di luar negeri dan mengkampanyekan sepraratisme mengatas-namakan saudara-saudara kita di Papua," kata Plt Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah kepada wartawan.
Faizasyah mengatakan Kemlu akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan negara-negara lain terkait keberadaan individu yang mengkampanyekan separatisme dengan mengatasnamakan masyarakat Papua. "Ya tentunya ada komunikasi," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
