Tsunami Keracunan Massal Menghantui Siswa Sekolah, DPR Desak BGN-Kemenkes Audit Program MBG
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini muncul menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang kembali terjadi, menimpa ratusan siswa di berbagai daerah seperti Kota Kupang, Sumba, Manokwari, dan Kulon Progo.
Baca juga:
Penipuan Calon Mitra MBG Catut Nama Jokowi, Korbannya Ratusan Orang
"Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan," kata Yahya dalam keteranganya, Senin (4/8).
Menurut Yahya, audit ini sangat penting untuk memastikan makanan yang diberikan aman dari kontaminan dan berbahaya, serta memenuhi standar gizi.
Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama di wilayah rawan seperti NTT dan daerah terpencil, untuk mencegah risiko keracunan akibat lemahnya pengelolaan distribusi makanan.
Yahya juga mendorong keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam pengawasan program MBG.
Baca juga:
Target 82,9 Juta Anak Dapat MBG Akhir Tahun, Prabowo Sebut Negara Lain Butuh 11 Tahun
Tujuannya agar ada respons cepat jika terjadi kasus keracunan dan edukasi kesehatan dapat tersampaikan kepada sekolah dan keluarga.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari jumlah penerima, melainkan dari jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak.
“Aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," pungkas Yahya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Polres Sukoharjo Temukan Buah Impor Menu MBG Mengandung Sianida
Duit di Rekening Dapur MBG Hilang, Badan Gizi Lapor ke Mabes Polri
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR