Tsunami Keracunan Massal Menghantui Siswa Sekolah, DPR Desak BGN-Kemenkes Audit Program MBG

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 05 Agustus 2025
Tsunami Keracunan Massal Menghantui Siswa Sekolah, DPR Desak BGN-Kemenkes Audit Program MBG

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini muncul menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang kembali terjadi, menimpa ratusan siswa di berbagai daerah seperti Kota Kupang, Sumba, Manokwari, dan Kulon Progo.

Baca juga:

Penipuan Calon Mitra MBG Catut Nama Jokowi, Korbannya Ratusan Orang

"Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan," kata Yahya dalam keteranganya, Senin (4/8).

Menurut Yahya, audit ini sangat penting untuk memastikan makanan yang diberikan aman dari kontaminan dan berbahaya, serta memenuhi standar gizi.

Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama di wilayah rawan seperti NTT dan daerah terpencil, untuk mencegah risiko keracunan akibat lemahnya pengelolaan distribusi makanan.

Yahya juga mendorong keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam pengawasan program MBG.

Baca juga:

Target 82,9 Juta Anak Dapat MBG Akhir Tahun, Prabowo Sebut Negara Lain Butuh 11 Tahun

Tujuannya agar ada respons cepat jika terjadi kasus keracunan dan edukasi kesehatan dapat tersampaikan kepada sekolah dan keluarga.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari jumlah penerima, melainkan dari jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak.

“Aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," pungkas Yahya.

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - 22 menit lalu
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
BGN Bantah Kabar Program MBG Dihentikan, Tegaskan Cuma Hoax
BGN membantah isu program MBG akan dihentikan sementara. BGN pun menegaskan, bahwa kabar itu hanyalah hoax.
Soffi Amira - 1 jam, 1 menit lalu
BGN Bantah Kabar Program MBG Dihentikan, Tegaskan Cuma Hoax
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - 2 jam, 29 menit lalu
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR Dukung Moratorium Dapur MBG, Dapur Berbasis Sekolah Harus Diutamakan
Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
DPR Dukung Moratorium Dapur MBG,  Dapur Berbasis Sekolah Harus Diutamakan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Prabowo Makan Siang Menu MBG Dengan Siswa Sekolah Rakyat di Tabanan Bali
Di tengah-tengah para pelajar SRMP 17 Tabanan, Prabowo duduk makan siang bersama para siswa dan juga wali murid.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Prabowo Makan Siang Menu MBG Dengan Siswa Sekolah Rakyat di Tabanan Bali
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Bagikan