Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan tidak akan mengizinkan Israel mencaplok wilayah kawasan Tepi Barat di sepanjang Sungai Yordan.
“Saya tidak akan mengizinkan Israel menganeksasi Tepi Barat. Tidak akan terjadi,” kata Trump, jelang kedatangan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di New York untuk berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, dilansir Aljazeera, Jumat (26/9).
Pernyataan Trump itu menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan Netanyahu dan sejumlah anggota pemerintahan sayap kanan Israel yang mendukung aneksasi atau pencaplokan wilayah Palestina.
Baca juga:
Presiden Amerika Serikat Dongkol karena Eskalator Macet, PBB Sebut Juru Kamera Trump Biang Keroknya
Ketika ditanya apakah telah membahas hal tersebut dengan Netanyahu, Trump enggan memberikan jawaban pasti. Namun, Presiden AS itu memastikan akan menghentikan Israel jika benar-benar mewujudkan rencananya menguasai penuh kawasan Tepi Barat.
“Apakah saya bicara dengannya atau tidak, saya tidak akan mengizinkan Israel menganeksasi Tepi Barat. Sudah cukup. Saatnya berhenti,” tandas orang nomor satu di negeri Paman Sam itu.
Potensi Ketegangan Diplomatik 2 Negara
Pernyataan terbaru Trump itu berpotensi memicu ketegangan diplomatik antara AS dengan pemerintahan Netanyahu, yang menjadikan aneksasi Tepi Barat dan Gaza sebagai agenda politik utama.
Pada Juli lalu, parlemen Israel (Knesset) mengesahkan mosi tidak mengikat dengan suara 71-13 yang mendukung aneksasi Tepi Barat.
Baca juga:
Prabowo dan Pimpinan Negara Arab Minta Donald Trump Pimpin Penyelesaian Konflik Gaza
Mosi tersebut diajukan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan yang tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan memiliki peran dalam pengelolaan wilayah pendudukan melalui Kementerian Pertahanan.
Smotrich juga menentang keras upaya perdamaian dengan Palestina dan mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu jika kesepakatan damai tercapai.
Bahkan, Pemerintah Israel telah merancang perluasan permukiman besar-besaran yang dinilai akan menghapus kemungkinan terbentuknya negara Palestina. (*)
