Zaimul Haq Elfan Habib
KOLONEL Sutarto baru saja tiba di rumahnya. Ia berniat melepas lelah. Beristirahat. Tak lama berselang, suara tembakan memecah keheningan. Tubuh Sutarto roboh. Ia meninggal.
Kepergian Kolonel Sutarto, Komandan Divisi IV/TNI (Divisi Panembahan Senopati) pada Juli 1948 memercik api perselisihan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hubungan Divisi Siliwangi dan Divisi IV Panembahan Senopati sebelum peristiwa itu terjadi sejati telah menegang. Dan semakin meruncing ketika Mayor Om-om Abdoerachman, di dalam keterangannya, melihat sebuah peci dengan lencana Siliwangi di samping mayat Sutarto.
Alhasil, sejak kepergian Sutarto, dua divisi berkedudukan di Solo itu pun saling mencurigai.
Suasana terus memanas hingga kalender berganti tanggal, memasuki awal September 1948. Aksi penculikan pun merebak. Puluhan orang berpengaruh di Solo seketika hilang.
"Dari jumlah 24 korban penculikan, terdapat 4 orang dari PKI, 4 Pasukan Panembahan Senopati, 12 dari Pesindo, Dr. Muwardi dan 3 orang Barisan Banteng," tulis Julianto Ibrahim dalam Bandit dan Pejuang di simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta.
Soedirman Turun Tangan
Panasnya suasana Solo ternyata terasa hingga Jakarta. Jenderal Soedirman sebagai pucuk pimpinan langsung bertolak ke Solo untuk mengurai benang kusut.
Soedirman lantas berjumpa Komandan Pertemuan Surakarta. Sang Jenderal beroleh informasi Lukas Kustatyo dan kawan-kawan Siliwangi terindikasi bermain dalam penculikan para perwira Panembahan Senopati dan anggota-anggota PKI di Solo.
"Maka Jenderal Soedirman memanggil Brigadir Sadikin secara langsung," seperti ditulis dalam buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Pemberontakan PKI 1948. Sadikin merupakan Komandan Brigade II KRU (Kesatuan Reserve Umum) Siliwangi yang ada di Solo.
Pertemuan keduanya terjadi di Loji Gandrung–kini, rumah dinas Walikota Solo, untuk mencari keterangan atas asal-usul ketegangan tersebut. Soedirman pun terlibat percakapan tak mengenakan dengan Sadikin.
“Jangan mikir apa-apa dulu, kecuali satu, bagaimana perasaanmu sebagai tentara jika perwiramu jadi korban penculikan?” tanya Soedirman kepada Sadikin.
“Tentu saja saya sangat marah dan tidak senang. Saya pasti akan menuntut balas,” jawab Sadikin, seperti ditulis Julius Pour dalam Ignatius Slamet Rijadi: Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS.
“Memang, semua juga tidak ada yang senang. Oleh karena itu bebaskan saja para perwira yang sudah terlanjur kau tahan,” ujar Soedirman.
“Maaf panglima, saya sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai penculikan. Saya juga tidak punya informasi sedikit pun mengenai persoalan yang diributkan. Justru dengan adanya perintah kepada saya untuk membebaskan, saya sudah merasa dituduh terlibat aksi penculikan dan dimintai bertanggung jawab. Apa kesalahan saya dan anak buah saya? Pokoknya, Siliwangi tidak pernah melakukan penculikan!,” tukas Sadikin keras.
“Slamet Rijadi anak saya!” jawab Soedirman tak kalah keras.
“Lantas..., saya anak siapa?” tanya Sadikin retoris. Percakapan keduanya tak membuahkan hasil. Solo tetap panas.
Presiden Turun Tangan
18 September 1948, Sukarno memberi keterangan dari corong Radio Republik Yogyakarta bahwa kota Solo dalam kondisi bahaya. Gatot Subroto pun ditunjuk sebagai gubernur militer yang bertanggungjawab atas keamanan Solo hingga Madiun.
Ia segera mengeluarkan pengumuman bahwa setiap pihak harus menghentikan baku tembak paling lambat 20 September pukul 12.00 dan keesokannya diwajibkan pimpinan Siliwangi dan Panembahan Senopati untuk menghadap Gubernur Militer di Kantor Karesidenan Surakarta.
“Penerimaan yang kurang bersahabat terhadap kesatuan-kesatuannya (Siliwangi -red) terjadi karena kampanye fitnah PKI Moeso, yang melihat Siliwangi sebagai penghalang ke arah tujuannya. Pertempuran di Solo dengan licik ditiup-tiup oleh PKI, yang memanfaatkan perselisihan di tubuh TNI untuk bias menarik pasukan Senopati ke pihaknya,” tulis Harry A. Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak. (*)
