Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan beragam menyikapi tragedi kemanusiaan penduduk Muslim dari etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan di Rakhine, Myanmar.
Namun, tanggapan itu umumnya berisi kecaman pada Myanmar yang melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap warga etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam.
Ketua DPR RI Setya Novanto, berpandangan kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya harus segera dihentikan karena dinilai sebagai tindakan kejahatan dan melanggar hak asasi manusia (HAM) berat.
Novanto di Jakarta, Selasa (5/9), mengimbau agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera turun tangan menghentikan tindakan kekerasan dari tentara Myanmar terhadap Rohingya.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga berpandangan, tindakan kekerasan itu bukan murni persoalan agama tapi konflik multidimensi yang telah berlangsung lama.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini juga memiliki pandangan yang relatif sama yakni kekerasan dan pembantaian terhadap warga muslim Rohingya harus segera dihentikan.
Jazuli juga mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya dan menilai sebagai tindakan di luar nurani kemanusiaan.
Dia mengimbau masyarakat internasional untuk segera menghentikan tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.
Jazuli mengimbau Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif guna menciptakan ketertiban dunia, khususnya di Myanmar tersebut.
Ia mengungkapkan akan menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya serta mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi yang efektif guna menyelematkan warga Rohingya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy mengecam tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myamnar.
Lukman Edy juga mendesak Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman keras kepada Pemerintahan Myanmar karena dinilai membiarkan terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Bahkan, Lukman Edy melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (3/9) mengusulkan agar Pemerintah Indonesia melakukan langkah responsif dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, guna meminta penjelasan situasi sebenar-benarnya yang terjadi di Myanmar.
Di sisi lain, dia mengusulkan agar Pemerintah Indonesia juga mengusir pulang Duta Besar Myanmar untuk Indonesia.
Jika terbukti militer Myanmar melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya, Lukman Edy juga mengusulkan agar ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan serta memberikan sanksi ekonomi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu juga mengusulkan agar Pemerintah Indonesia juga menggalang simpati Internasional, baik di ASEAN, di organisasi negara-negara Islam Internasional (OKI), Asia-Afrika, maupun dan dunia, sekaligus menyiapkan usulan sanksi terhadap Pemerintah Myanmar.
Namun, sebelum memeberikan sanksi kepada Myanmar, dalam pandangan Lukman, akan lebih obyektif jika dilakukan investigasi di Myanmar oleh tim independen yang dibentuk PBB.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Ali Taher Parasong juga mengutuk kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap warga muslim Rohingya, yang dinilai sebagai tindakan biadab.
Ali Taher mendesak agar masyarakat ASEAN dan negara-negara di dunia mengambil sikap terhadap persoalan kemanusiaan di Myanmar yang dinilai terjadi pelanggaran HAM berat.
Ketua Komisi VIII DPR RI ini juga mengimbau PBB agar dapat memberikan sanksi kepada Myanmar sekaligus melindunsi etnis Rohingya.
Tindakan Nyata Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berpandangan dalam menyikapi tragedi kemanusiaan itu tidak cukup hanya pernyataan kecaman, tapi perlu tindakan nyata untuk membantu Rohingya yang tertindas.
Abdul Kharis, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (4/9) memuji langkah Presiden Joko Widodo yang melakukan tindakan cepat yakni menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi untuk bertemu dengan pemimpim di negara Myanmar guna melakukan diplomasi dan komunikasi intensif.
Tujuannya, tentu saja untuk menghentikan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.
Politisi PKS ini juga mengimbau Pemerintah Indonesia maupun ASEAN untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar agar tidak mengulangi lagi kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri.
Dalam catatan Abdul Kharis, bantuan nyata yang telah diberikan Pemerintah Indonesia antara lain telah membangun sekolah di Rakhine serta akan segera membangun rumah sakit mulai Oktober 2017.
Pemerintah Indonesia juga pernah memberikan bantuan makanan dan obat-obatan kepada etnis Rohingya sebanyak 10 kontainer pada Januari dan Februari 2017 lalu.
Tindakan kekerasan yang dilakukan tentara dan warga Myanmar terhadap Rohingya yang beragama Islam saat ini, bukan yang pertama kali, tapi sudah berkali-kali.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menghargai langkah Pemerintah Indonesia yang telah memberikan bantuan secara maksimal guna segera mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State Myanmar.
Langkah Pemerintah Indonesia ini dalam pandangan Syarif Abdullah adalah wujud menjalankan amanah konstitisi, karena dalam pembukaan konstitusi mengamanahkan, salah satunya adalah menjaga perdamaian dunia.
Syarif Abdullah berharap langkah Pemerintah Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk bersama-sama memberikan bantuan maksimal guna mengkahiri tragedi kemanusiaan di Myanmar.
Anggota Komisi III DPR RI juga mengimbau masyarakat Indonesia agar memercayakan kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di Myanmar.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor mengimbau masyarakat muslim di Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang dialami warga Muslim Rohingya di Myanmar.
Yaqut Cholil Qoumas mensinyalir ada indikasi "pemelintiran" isu.
Anggota Komisi VI DPR RI ini usai menghadiri Konferensi Cabang GP Ansor di Tulungagung, Jawa Tengah, Minggu (3/9), mengingatkan masyarakat Muslim di Indonesia agar cermat dan tidak salah melihat apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar.
Yaqut mensinyalir ada beberapa pihak yang berupaya "menggoreng" seolah-olah isu Rohingga adalah semata-mata isu agama.
Dalam kajian GP Ansor perihal krisis etinis Rohingya di Myanmar, menyimpulkan bukan murni persoalan agama, tapi ada variabel ekonomi karena potensi tambang minyak dan gas di Rakhine.
Besarnya potensi tambang minyak dan gas bumi di negara bagian Rakhine, yang didiami sebagian besar warga Muslim Rohingya, itulah yang kemudian menarik minat banyak perusahaan multinasional, sehingga saling berebut.
Dalam kajian GP Ansor yang disapaikan Yaqut, ada banyak negara yang berminat dan terlibat.
Kondisi di Rakine jadi semakin buruk karena Myamnar belum sempurna melakukan transisi demokrasi.
Yaqut mengimbau masyarakat Muslim di Indonesia yang berempati dan berniat menyalurkan bantuan, terutama dalam bentuk uang ataupun bantuan bahan kemanusiaan lain agar penyalurannya dilakukan secara tepat, melalui wadah resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.(*)
Sumber: ANTARA
