TPS Sydney Ricuh, KPU Dituntut Profesional Kawal Hak Suara

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 15 April 2019
TPS Sydney Ricuh, KPU Dituntut Profesional Kawal Hak Suara

Proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Luar Negeri. Foto: @Kemlu_RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Publik kembali dikejutkan dengan munculnya petisi Pemilu ulang di Sydney, Australia, setelah pengusutan kasus surat suara yang dicoblos secara ilegal di Malaysia belum terang.

Dua kejadian itu patut menjadi catatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja lebih profesional mengawal hak demokrasi WNI yang berada di luar negeri.

"Sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu 2019, KPU tidak boleh lengah guna meningkatkan kepercayaan publik. Kita tahu bahwa Pemilu baik secara prosedural ataupun substansial harus dapat dijalankan secara jujur dan adil," kata Inisiator JagaPemilu.com Abdul Malik Raharusun, di Jakarta, Senin (15/4).

KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto:Ist/Net

Malik menduga kegaduhan pemilu di luar negeri akibat dari sejumlah persoalan prosedural seperti kotak suara, kertas suara, dan jumlah daftar pemilih. Akibatnya, persoalan pemilu secara substansial seperti visi misi Presiden dan Wakil Presiden sangat strategis bagi Negara-Bangsa justru terabaikan. "Ini sangat mengecewakan," tegas dia.

Untuk itu, KPU yang terdiri dari akademisi, profesional dan nonpartisan partai dituntut tidak sekedar menyelenggarakan Pemilu secara prosedur teknis. "Untuk itu desakan KPU agar lebih ekstra profesional menjadi sangat urgen disuarakan. Semoga disisa waktu ini KPU dapat mengembalikan rasa kepercayaan publik," tutup Malik.

Terkait desakan petisi pencoblosan ulang di Australia, KPU RI menegaskan masih menunggu laporan pihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terkait adanya kericuhan di sana. Namun, KPU berdalih kericuhan yang diduga di Sydney itu tidak bisa digeneralisir untuk mengulang semua TPS yang ada di Australia.

Komisioner KPU, Ilham Saputra. (Foto: Ist)
Komisioner KPU, Ilham Saputra. (Foto: Ist)

"Kita masih menunggu laporan resmi dari PPLN sana bagaimana kejadian sebenarnya. Kan sekarang seakan-akan semua kemudian salah PPLN kan begitu," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, saat dikonfirmasi, Senin (15/4).

Ilham menyesalkan bila ada yang berasumsi persoalan yang terjadi di TPS Sydney itu langsung dianggap pelaksanaan pemilu di Australia semuanya bermasalah, karena pencoblosan dilakukan di sejumlah kota. "Dia basenya adalah by kota. Australia tidak bisa kita generalisir Sydney, ada Perth, ada Melbourne," kilah dia. (Asp)

#Komisi Pemilihan Umum #Pemilu 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Bagikan