Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan bahwa upaya pemberhentian Oesman Sapta Odang (OSO) dari Ketua Umum Partai Hanura menyalahi AD dan ART sebagai konstitusi Partai Hanura. Begitu juga, kata Petrus, pengangkatan Plt. Ketua Umum Marsda. Daryatmo tidak benar secara aturan partai.
"Jadi, upaya pergantian jabatan OSO sebagai Ketum Hanura oleh sebagian kader yang mengatasnamakan DPP Hanura melalui rapat-rapat di luar Forum Rapat Partai jelas menyalahi AD/ART," kata Petrus dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Senin (15/1) malam.
Pasal 15 ART Partai Hanura, kata Petrus dengan jelas menyatakan kekosongan jabatan Ketum sebelum habis masa jabatan terjadi karena yang bersnagkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri dan diberhentikan. Kenyataannya, menurut dia, OSO tidak berada dalam kondisi seperti dimaksud dalam pasal 15 ART Partai Hanura.
"Faktanya OSO dalam jabatan sebagai Ketua Umum Partai maupun sebagai pribadi berada dalam keadaan sehat, tidak berhalangan tetap, tidak diberhentikan, tidak terkena tindak pidana dan tidak melanggar AD & ART Partai," tandas dia.
Sementara, lanjut dia, pada Pasal 16 ART Partai Hanura menyatakan pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum, hanya dapat dilakukan melalui Munas dan/atau Munaslub. Dalam hal keadaan khusus, kata dia harus melalui Rapat Pimpinan Partai tingkat pusat dan mendapat keputusan Dewan Pembina.
"Upaya pemberhentian Ketum Hanura oleh sejumah kader yang mengatasnamakan Keputusan Rapat di luar Forum Rapat Partai Hanura yang sah yaitu Munas atau Munaslub, harus dianggap tidak pernah ada, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum," jelas Advokat Peradi ini.
Sebagai Ketum, menurut Petrus, OSO harus tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin DPP Partai Hanura dan bertanggung jawab atas keseluruhan struktur organisasi dengan berbagai kewenangan yang dimiliki. Kewenangan tersebut, kata dia antara lain mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis dalam kondisi tertentu untuk penyelamatan Partai dalam mengikuti pemilu legislatif maupun Pilpres.
"Dengan kewenangan yang strategis sebagaimana diamanatkan dalam AD & ART partai, maka demi kepentingan Partai Hanura mengikuti pileg dan pilpres 2019, langkah mereposisi, revitalisasi dan merefungsionalisasi DPP Partai Hanura merupakan sebuah keniscayaan," imbuh dia.
Petrus juga menilai tindakan sekelompok kader Partai Hanura yang menghentikan OSO dari jabatan Ketum dan mengangkat Plt merupakan tindakan inkonstitusional. Pasalnya, OSO masih menjadi Ketum Hanura dan keputusan mereka tanpa mandat yang bersumber dari Keputusan Forum Rapat DPP dan tidak berasal dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai.
Menurut dia, patut diduga tindakan sejumlah kader Hanura bertujuan untuk menggagalkan keikutsertaan Partai Hanura dalam pemilu legislatif dan pilpres 2019.
"Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM RI diminta untuk tidak memproses permohonan pergantian kepengurusan DPP Partai Hanura a/n. Plt. Ketua Umum Marsda Daryatmo dan Sekjen Sarifudding Suding karena Kepengurusan mereka merupakan produk yang inkonstitusional," pungkasnya. (Pon)
