Tolak Duit Rp2,5 Miliar, Suku Badui Takut Dana Desa Rusak Adat

MerahPutih.com - Masyarakat adat Badui di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten menolak bantuan dana desa sebesar Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembangunan infrastruktur.

"Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito saat dihubungi di ibu kota kabupaten di Rangkasbitung, Banten, Kamis (14/2).

Menurut Rusito, pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat. "Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Badui itu," imbuh dia, dilansir Antara.

Rusito menjelaskan dana desa untuk Baduy itu masuk ke anggaran kas daerah karena tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat. Nantinya, lanjut dia, dana sebesar Rp2,5 miliar itu akan dialokasikan untuk anggaran tahun 2020 bagi desa lain.

Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar membenarkan suku Badui menolak bantuan dana desa tahun 2019. Alasannya, pembangunan infrastuktur itu dikhawatirkan akan merusak keteraturan adat masyarakat Badui.

Misalnya, pembangunan jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka. Dikhawatirkan, kendaraan roda dua hingga roda empat mudah masuk ke perkampungan Badui. "Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini," tandas Saija. (*)