Tolak APBN Bayari Utang Whoosh, Menkeu: Untungnya ke Danantara, Susahnya ke Kita

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Tolak APBN Bayari Utang Whoosh, Menkeu: Untungnya ke Danantara, Susahnya ke Kita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pernyataan ini disampaikan usai inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Mereka sudah menerima lebih dari Rp80 triliun dividen dari BUMN. Seharusnya utang proyek itu dikelola dari dana tersebut saja," kata Purbaya, kepada media, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Menurut Purbaya, penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh tidak masuk akal. Apalagi, lanjut dia, keuntungan dari proyek dinikmati Danantara, sementara beban keuangan justru dialihkan ke negara.

Baca juga:

Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya

Menkeu Purbaya menegaskan jika dividen BUMN telah diambil Danantara, maka tanggung jawab utang juga seharusnya ikut ditanggung.

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untung ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau ambil dividen BUMN, ambil semua, termasuk beban utangnya," tandas bendahara negara itu.

Utang Proyek Whoosh

Sebelumnya, Danantara mengusulkan dua skema penyelesaian utang KCJB yang saat ini membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal kepada KAI atau penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Untuk diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh bernilai USD 7,27 miliar ini tidak berjalan semulus rel yang membentang dari Halim ke Tegalluar.

Sekitar 75 persen pendanaannya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya dari modal para pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Baca juga:

Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan

Kini, beban bunga utang proyek tersebut mencapai hampir Rp 2 triliun per tahun. Kondisi ini menekan kinerja keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium pemegang 60 persen saham KCIC, yang mencatat kerugian Rp4,2 triliun pada 2024, dan Rp 1,63 triliun pada semester pertama 2025.

Pendapatan dari operasional Whoosh juga belum mampu menutup biaya pinjaman. Sepanjang 2024, hanya 6 juta tiket yang terjual dengan harga rata-rata Rp 250 ribu, menghasilkan pendapatan kotor Rp 1,5 triliun jauh di bawah kebutuhan untuk menutupi beban bunga. (*)

#Whoosh #Purbaya Yudhi Sadewa #Danantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Indonesia
Bandara IMIP Disorot, Menkeu Purbaya Kirim Petugas Bea Cukai dan Imigrasi ke Morowali
Setelah temuan Menhan Sjafrie, pemerintah bergerak cepat menegakkan pengawasan kepabeanan dan imigrasi di Bandara IMIP. Penempatan petugas segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Bandara IMIP Disorot, Menkeu Purbaya Kirim Petugas Bea Cukai dan Imigrasi ke Morowali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Prabowo Setop Penerimaan CPNS 2026, Anggarannya Dialihkan untuk Lunasi Bayar Utang Kereta Cepat
Menkeu Purbaya disebut meminta izin untuk menghentikan CPNS karena ingin fokus lakukan penghematan demi bayar utang Whoosh.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Prabowo Setop Penerimaan CPNS 2026, Anggarannya Dialihkan untuk Lunasi Bayar Utang Kereta Cepat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Jelang Angkutan Nataru 2026, Semua Awak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wajib Tes Urine oleh BNN
Prosedur ini dari upaya KCIC menjaga standar keselamatan tertinggi dan memastikan petugas selalu dalam kondisi prima saat mengoperasikan Whoosh.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Jelang Angkutan Nataru 2026, Semua Awak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wajib Tes Urine oleh BNN
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Menkeu Purbaya menegaskan bisnis baju bekas impor tetap ilegal meski pedagang thrifting siap bayar pajak. BAM DPR minta pemerintah beri solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Indonesia
Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target
Indonesia
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
DPR meminta Danantara untuk memperbaiki website. Hal itu menanggapi ramainya kritik dari para warganet terkait kualitas website Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
Indonesia
Bukan Cuma Jual Beli Tanah Negara, Penyelidikan KPK Temukan Indikasi Mark Up Dana Lahan Whoosh
Awalnya, penyelidikan KPK menemukan indikasi modus jual-beli tanah yang sebenarnya sudah menjadi aset negara terkait lahan proyek kereta cepat Whoosh.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 November 2025
Bukan Cuma Jual Beli Tanah Negara, Penyelidikan KPK Temukan Indikasi Mark Up Dana Lahan Whoosh
Bagikan