Tokoh-Tokoh Agama Kompak Berantas Korupsi di Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Februari 2016
Tokoh-Tokoh Agama Kompak Berantas Korupsi di Indonesia

Tokoh Nasional Shinta Nuriyah Wahid (Islam), Djohan Effendi (Islam), KH. Imam Aziz (Islam), Romo Johannes Hariyanto (Katolik),lawan korupsi (MP/Yohanes Abi)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Penyakit korupsi di Indonesia masih menjadi problem besar hingga saat ini. Berbagai upaya terus digalangkan oleh berbagai elemen bangsa, termasuk komunitas agama/keyakinan untuk melawan korupsi.

Istri Mantan Prsiden Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid, mengatakan namun demikian pihaknya juga menyaksikan terdapat upaya-upaya pelemahan terhadap gerakan pemberantasan Korupsi tersebut.

"Beberapa contohnya adalah pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kriminialisasi terhadap mantan komisioner dan penyidik lembaga antirasuah tersebut masih berlangsung," kata Shinta saat ditemui usai konferensi pers acara Hentikan Pelemahan dan Kriminalisasi terhadap Pemberantasan Korupsi, di Pusat Kajian Gusdurian di Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (4/2).

Kasus Novel Baswedan dan Pelemahan KPK

Shinta menambahkan pelemahan pemberantasan korupsi juga bisa dilihat dari upaya revisi UU KPK dengan memasukkan empat poin revisi, diantaranya, pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, serta kewenangan bagi KPK untuk menangkat penyidik sendiri.

"Saat ini posisi kasus hukum yang menimpa mantan komisioner KPK Bambang Wijayanto terus berlanjut dan dinyatakan P21 (lengkap)," terangnya.

Penyidik KPK Novel Baswedan, kasusnya kini masih ditangani Bareskrim (Foto: MP/Bertolomeus Papu)

Menurutnya, sementara proses hukum terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK, memasuki babak baru.

"Hingga saat ini berkas Novel dilimpahkan ke pengadilan, meskipun belakangan ditarik kembali," tuturnya.

Dalam kasus ini, lanjutnya, diduga hukum yang menimpa sebagai bagian dari rangkaian pelemahan pemberantas korupsi.

"Pada kasus Novel, Ombudsman RI bahkan menyimpulkan teradi rekayasa dan proses yang tidak sesuai hukum," jelasnya.

Ia memberikan contoh pada penggunaan alat yang tidak relevan. Ombudsman bahkan merekomendasikan kepada RI untuk menghentikan proses hukum.

"Dalam beberbagai kesempatan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada kepolisian untuk menghentikan upaya kriminalisasi KPK," pungkasnya.(abi)

BACA JUGA:

  1. Novel Baswedan Sering Bawa Motor ke Kantor KPK
  2. Novel Baswedan Paparkan Beratnya Tugas Penyidik KPK
  3. Novel Baswedan Bingung Kasusnya masih Bertele-tele
  4. Penyidik KPK Novel Baswedan Tidak Jadi Ditahan
  5. Komjen Budi Waseso Ingin Kejagung Segera P21 Berkas Novel Baswedan
#Novel Baswedan #Kriminalisasi KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi #Tokoh Agama
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertugas mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Novel Baswedan Soroti Pencalonan Nurul Ghufron sebagai Hakim Agung: Harusnya Gagal Administrasi
Novel Baswedan mengingatkan bahwa seorang Hakim Agung harus memiliki standar etik yang tinggi karena berperan sebagai tangan Tuhan di dunia.
Frengky Aruan - Rabu, 16 April 2025
Novel Baswedan Soroti Pencalonan Nurul Ghufron sebagai Hakim Agung: Harusnya Gagal Administrasi
Indonesia
Temui Tokoh Agama di Matraman, Pramono Anung Didoakan Menang Pilkada Jakarta
Temui tokoh agama di Matraman, Pramono Anung didoakan agar memenangkan Pilkada Jakarta 2024.
Soffi Amira - Selasa, 17 September 2024
Temui Tokoh Agama di Matraman, Pramono Anung Didoakan Menang Pilkada Jakarta
Indonesia
Misa Suci Paus Fransiskus di GBK Hanya untuk Umat yang Dapat Undangan
Misa Suci bersama Paus Fransiskus di GBK hanya untuk umat Katolik yang dapat undangan saja. Bagi umat yang tak memiliki undangan, maka bisa menonton dari rumah.
Soffi Amira - Kamis, 29 Agustus 2024
Misa Suci Paus Fransiskus di GBK Hanya untuk Umat yang Dapat Undangan
Indonesia
MK Mulai Sidangkan Gugatan Novel Baswedan Terkait Syarat Usia Capim KPK
Pegawai KPK yang telah menjabat lima tahun juga berhak mendaftar sebagai calon pimpinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juli 2024
MK Mulai Sidangkan Gugatan Novel Baswedan Terkait Syarat Usia Capim KPK
Indonesia
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Juni 2024
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Bagikan