TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Februari 2021
TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri Tahun 2021, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021). (ANTARA/HO-Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - TNI dan Polri menggelar rapat pimpinan (rapim) 2021, di Rupatama Mabes Polri, Senin (15/2). Tema yang dibahas mulai dari penanggulangan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional hingga kesatuan bangsa menuju Indonesia maju.

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, Rapim TNI-Polri diikuti pejabat utama Mabes TNI dan Polri, serta Pangdam dan Kapolda di seluruh Indonesia.

Baca Juga

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

Menurut Argo, ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapim TNI-Polri, di antaranya sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keutuhan bangsa, penanganan COVID-19, PPKM Mikro, pembentukan kampung tangguh Nusantara, dan operasi-operasi penegakan hukum.

"Tema rapim TNI-Polri pada tahun ini yakni, Dilandasi Profesionalisme, Soliditas, dan Sinergitas TNI Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju," ungkapnya.

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono

Argo mengatakan, perwakilan PJU Mabes TNI dan Polri akan secara fisik hadir di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Sementara itu, undangan yang lain mengikuti rapim secara virtual.

Argo menyampaikan, hingga saat ini, jumlah posko terpadu TNI-Polri sudah berdiri di 7 provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro. Totalnya, ada 13.175 posko di 17.680 kelurahan.

Rinciannya, DKI Jakarta 842 posko dari 824 kelurahan, Jawa Barat 5.548 posko dari 5.600 kelurahan, Jawa Tengah 5.966 posko dari 8.562 kelurahan.

Kemudian, Bali 209 posko dari 367 kelurahan, Banten 100 posko dari 180 kelurahan, Jawa Timur 409 posko dari 1.691 kelurahan, dan DIY 101 posko dari 438 kelurahan. (Knu)

Baca Juga

Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro

#Kapolri #Kapolri Listyo #TNI #Polri #TNI-Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Bagikan