TNI-Polri dapat Jatah 150 Hektar Tanah di Sekitar IKN


Komite Badan Bank Tanah yakni Menkeu Sri Mulyani dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket Rencana Induk Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah. ANTARA/HO - Badan Ba
MerahPutih.com - Badan Bank Tanah menyatakan siap menyediakan lahan seluas 150 hektare untuk TNI-Polri di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tentunya ada permintaan, nanti permintaan dari Polri seluas 150 hektare untuk lahannya Polri, lahan-lahan pemerintah juga dari Panglima TNI, 150 hektare akan kami berikan," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (26/6).
Namun, Parman mengatakan pemberian jatah lahan TNI-Polri itu tentunya bergantung pada persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Sesegera mungkin, ini tergantung persetujuan komite yaitu tiga menteri," imbuh orang nomor satu di Bank Tanah itu.
Baca juga:
Untuk diketahui, Badan Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk pemerintah pusat dengan kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari tiga menteri yaitu Menteri ATR/BPN selaku Ketua Komite dan Menteri Keuangan dan Menteri PUPR selaku Anggota Komite.
Dasar Hukum Badan Bank Tanah adalah Peraturan Pemerintah No 64/2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden No 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
