TNI Pastikan Tidak Ada Pergerakan Berpotensi Gagalkan Pelantikan Prabowo
MerahPutih.com - Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang.
Prosesi pelantikan itu akan digelar di gedung DPR dan MPR serta disaksikan oleh seluruh anggota legislatif.
Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan pergi ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung parlemen, Senayan pada 20 Oktober mendatang akan berjalan aman.
Baca juga:
Presiden Segera Berganti, Menlu Yakinkan Komitmen Prabowo di KTT ASEAN
Maruli menilai, hingga saat ini pihaknya tidak melihat ada gelombang atau pergerakan yang berpotensi menciptakan situasi tidak aman saat pelantikan nanti.
"Jadi kekuatan kekuatan sudah kita baca hampir tidak ada," kata Maruli setelah menghadiri serah-terima Danrem dan Dandim di kawasan Jakarta Barat, Kamis.
Maruli mengatakan, TNI hanya akan melakukan pengamanan normal selama proses pelantikan berlangsung.
Tetai Maruli tidal menyebutkan berapa jumlah personel yang akan dikerahkan untuk proses pengamanan tersebut. Di mana pengamanan tidak hanya di Gedung arlemen tapi juga selama proses di istana saat prosesi pisah sambut presiden RI.
"Tidak ada hal-hal yang terlalu menonjol kira-kira," ungkapnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pulang Dari Pakistan dan Rusia, Prabowo Langsung Mendarat di Sumatera Utara
Dari Pakistan, Presiden Prabowo Subianto Menemui Putin di Istana Kremlin
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Pakistan Ingin Keseimbangan Dagang Dengan Indonesia, Tawarkan Kerja Sama IT dan Agrikultur
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Momen Langka, Presiden dan PM Pakistan Sambut Presiden Prabowo di Bandara
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan