TKN Sebut Film 'Dirty Vote' Tak Masuk Akal dan Tak Ilmiah

Wakil Ketua TKN Habiburokhman (ANTARA/Melalusa Susthira K)
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut jika film dokumenter 'Dirty Vote' yang dirilis pada Minggu (12/2) tidak masuk akal dan tidak ilmiah.
Sebab, pernyataan Feri Amsari dalam film 'Dirty Vote' soal penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
"Narasi ini sangat tidak ilmiah, dan sangat tidak masuk akal. susah sekali kita mencernanya," kata Wakil Ketua TKN Habiburokhman, Senin (12/2).
Dalam dokumenter itu Feri Amsari juga menyebut, bahwa Presiden Jokowi menunjuk 20 Penjabat (Pj) kepala daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemiih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 UUD yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi.
Baca Juga:
Film Dokumenter 'Dirty Vote' Muncul Jelang Pencoblosan, Begini Respons Bawaslu
"Bagaimana bisa seorang Pj kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah," urainya.
Menurutnya, tidak masuk logika, dengan kewenangan Pj kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif.
"Bagaimana bisa skenario yang disampaikan Feri Amsari itu terwujud. 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50% memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua," ucapnya.
Baca Juga:
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
"Itu betul-betul narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen makanya jauh dari apa yang disebut ilmiah," lanjutnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks

Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat

Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya

Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik

Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi

Pakar Nilai Menteri Baru Harus Berhati-hati dalam Berkomunikasi dan Fokus Pada Program 'Quick Wins'

Dinilai Mengejutkan, IPR Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Fokus pada Ekonomi dan Politik Hukum

Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
