TKN: Jokowi-Ma'ruf Tak Pernah Terima Sumbangan Kampanye dari Pihak Bermasalah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 Mei 2019
TKN: Jokowi-Ma'ruf Tak Pernah Terima Sumbangan Kampanye dari Pihak Bermasalah

Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) mengumumkan rekening dana kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Foto: MP/Fadhli

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Sakti Wahyu Trenggono memiliki komitmen bersih untuk mengembalikan sumber dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) mengaku sangat hati-hati jika berurusan dengan anggaran

“Kita akan sangat hati- hati. Jangan sampai ada pemasukan yang tidak benar dan seterusnya karena itu paling penting itu adalah dari sisi penerimaan,” kata Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/5)

Ia menilai dalam laporan dana kampanye ditemukan ada pendapatan sumbernya tidak jelas. Maka, dengan berbangga hati pihaknya akan mengembalikan dana tersebut ke negara.

“Ya dikembalikan, jadi penerimaan yang tidak ada asal-usul dan kalau ada asal-usul yang tidak clear maka itu akan kita serahkan kepada negara,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa penerimaan dan pwndapatan yang didapat selama masa kampanye. “Penerimaan 600 lebih tapi lebihnya berapa, belum tahu ya. Tapi pengeluaran ya sekitar segitu,” tuturnya.

Menurutnya, sumber lambung dana kampanye 01 berpusat dari dua tempat yaitu dari badan usaha milik 01 dan dari penggalangan dana dari partai pengusung serta para caleg. “Sumber dari Badan Usaha, fundraising. Fundraising kan kita lakukan di dua tempat, Jakarta dan Surabaya,”ungkap Sakti.

Adapun pengeluaran dana kampanye lebih banyak dikucurkan kepada acara konsolidasi dan kampanye terbuka di beberapa daerah di Indonesia. “Pengeluaran lebih banyak untuk konsolidasi, biaya kampanye terbuka, alat peraga kampanye (APK) serta pelatihan saksi dan rekrutmen,” imbuhnya. (Knu)

#Jokowi-Ma'ruf Amin #Dana Kampanye
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batasi Dana Kampanye Pilkada Solo Per Paslon Maksimal Rp 39 Miliar
Batasan dana kampanye ini sudah disetujui dan final.
Wisnu Cipto - Kamis, 03 Oktober 2024
KPU Batasi Dana Kampanye Pilkada Solo Per Paslon Maksimal Rp 39 Miliar
Indonesia
Alasan Bawaslu Tak Ikut Periksa Dana Kampanye Peserta Pemilu
Sudah ada KAP independen yang telah ditunjuk KPU
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Maret 2024
Alasan Bawaslu Tak Ikut Periksa Dana Kampanye Peserta Pemilu
Indonesia
DPR Minta PPATK Teruskan Temuan Transaksi Mencurigakan 100 Caleg ke Penegak Hukum
Perlu dilakukan untuk menelusuri ada atau tidaknya tindak pidana di dalamnya.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 17 Januari 2024
DPR Minta PPATK Teruskan Temuan Transaksi Mencurigakan 100 Caleg ke Penegak Hukum
Indonesia
KPU DKI Terima Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Januari 2024.
Mula Akmal - Minggu, 14 Januari 2024
KPU DKI Terima Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu
Indonesia
PSI Lapor Dana Kampanye Rp 180 Ribu, Grace Natalie: Belum Final
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan laporan pengeluaran dana kampanye PSI yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU), prosesnya belum final.
Mula Akmal - Kamis, 11 Januari 2024
PSI Lapor Dana Kampanye Rp 180 Ribu, Grace Natalie: Belum Final
Indonesia
Timnas AMIN Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Janggal Dana Kampanye
Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera mengungkapkan data transaksi janggal dana kampanye kepada publik.
Mula Akmal - Rabu, 20 Desember 2023
Timnas AMIN Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Janggal Dana Kampanye
Indonesia
Uang Digital dan Jasa Transportasi Dihitung Masuk Dana Kampanye
Partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar segera membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Mei 2023
Uang Digital dan Jasa Transportasi Dihitung Masuk Dana Kampanye
Indonesia
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Salah satu yang menarik dari survei nasional ini adalah 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang menetapkan pilihannya ke Ganjar Pranowo
Andika Pratama - Senin, 15 Mei 2023
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," imbuhnya.
Andika Pratama - Jumat, 21 Oktober 2022
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
Bagikan