Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menepis tudingan kebocoran APBN hingga 40 persen murni kesalahan pemerintah saat ini. Faktanya, kebocoran APBN sudah ada sejak zaman orde baru dan malah jumlahnya terus menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Soal bocor itu sudah penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu," kata Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta hari ini.
Meski mengakui saat ini masih ada kebocoran APBN, Eva menegaskan jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru. Bahkan, lanjut dia, lewat penerapan e-budgeting, e-procurement dan e-planing angka potensi kebocoran semakin bisa direndam.
Eva juga memaparkan transparansi anggaran di era Jokowi sudah dibuktikan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017.
"Jadi kalau mau tidak bocor ya pilih Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi punya sistem untuk memastikan tidak ada lagi niat untuk bocor itu terakomodasi," tutup politikus PDIP itu.
Untuk diketahui, isu kebocoran anggaran ini mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN.
Bahkan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut potensi kebocoran ini mencapai 40 persen. Artinya APBN kita sebetulnya bisa menyentuh angka kisaran Rp4000 triliun, jauh di atas saat ini yang hanya Rp2.439 triliun.
"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," kata Basaria di Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4) lalu. (*)
