Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola untuk kooperatif dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Sikap Zumi selama menjalani pemeriksaan dan penyidikan itu akan jadi pertimbangan pihak KPK menjatuhkan tuntutan ringan atau tidak.
"Akan kita pertimbangkan tentu nantinya sebagai alasan yang meringankan atau pun alasan yang memberatkan kalau yang terjadi sebaliknya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, semalam.
Tersangka Zumi menjalani pemeriksaan setelah dua kali mangkir dan langsung ditahan KPK, Senin (9/4) kemarin. Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu ditahan di Rutan KPK, Jalan Rasuna Said Kavling C1. Zumi bakal mendekam di sel tahanan selama 20 hari pertama.
Menurut Febri, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus yang menjerat politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. KPK berharap Zumi dapat bersikap lebih koorporatif dalam pemeriksaan selanjutnya ke depan demi kebaikan tersangka sendiri.
"Jadi kami harap di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan dan para saksi lain yang kami panggil juga bersikap kooperatif menjelaskan apa adanya," tutur Jubir KPK itu.
Febri belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Zumi. Namun, dia menegaskan penyidik akan terus melakukan pemetaan lebih detail kasus dugaan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek di Pemprov Jambi.
"Nanti saksi-saksi juga akan kita periksa beberapa hasil penggeledahan akan kita cross check juga agar semakin utuh untuk memetakan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka ZZ ini," pungkasnya.
KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Arfan sebagai tersangka, kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dalam kasus ini, Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi Rp 6 miliar dari beberapa kontraktor. Uang itu disinyalir diberikan sebagai "uang ketok palu" kepada anggota DPRD Jambi.
Kasus yang menjerat Zumi Zola ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengesahan APBD 2018. Dalam kasus pengesahan APBD Jambi ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin. (Pon)
