Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mendapat sorotan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menurun seusai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu terungkap dari hasil survei Charta Politika Indonesia yang dirilis, Kamis (22/9).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut dalam temuan survei terbaru tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berada pada angka 63,5 persen.
Baca Juga:
Kebangkitan Ekonomi Dihambat Penaikan Harga BBM Subsidi
Responden yang menyatakan sangat puas hanya sebesar 9,7 persen.
"Dan yang menyatakan cukup puas di angka 53,8 persen," kata Yunarto dalam rilis temuan hasil survei secara daring, Kamis (22/9).
Sementara tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan, kata dia, berada pada angka 34,3 persen.
Jika dilihat dari tren, lanjut,Yunarto, terdapat penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni.
Di mana, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada Juni lalu berada di angka 68,4 persen.
"Artinya, turun sekitar 4,9 persen dibandingkan dengan situasi sebelum," ujarnya.
Baca Juga:
Nelayan Dumai Tidak Bisa Melaut karena Kekurangan BBM Bersubsidi
Disebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.
Sementara tingkat kepuasan terendah pada wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur.
Sementara itu, Charta Politika menemukan 69 persen tidak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM.
Lalu 22 persen setuju, sementara sembilan persen tidak tahu atau tidak jawab.
Kemudian, responden yang menolak kenaikan BBM bersubsidi mayoritas menerima keadaan tersebut.
Yunarto menerangkan, sebesar 51,4 persen responden memutuskan untuk diam saja dan menerima kebijakan tersebut.
Namun ada sekitar 21 persen responden yang menggalang protes di media sosial dan mendukung petisi online terhadap pemerintah.
Kemudian 17,8 persen ikut melakukan demonstrasi di jalan menentang kebijakan pemerintah. Dan hanya 9,1 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab.
“Pada yang menyatakan tidak setuju tersebut, paling banyak (51,4 persen) menyatakan diam saja, menerima kebijakan yang ada,” tutur Yunarto.
Sementara itu, lembaga TNI dinilai sebagai lembaga tertinggi yang paling dipercaya, dilanjutkan dengan Presiden dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, tingkat kepercayaan publik pada Polri disebut mengalami penurunan. Polri diketahui terdapat pada dua terbawah setelah DPR. (Knu)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Dana BLT BBM adalah Dana Desa yang Direlokasi
![[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marah karena Prabowo Tiba-tiba Pilih Anies Jadi Wapres](https://img.merahputih.com/media/8e/c3/68/8ec368373b1f5bed8e9627aeb68c36e7_182x135.jpeg)
