Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mempublikasikan survei yang menyebut tingkat kepuasaan terhadap Presiden Joko Widodo terjun dari 81,5 persen pada Juli 2018 menjadi 75,2 persen pada September 2019.
Peneliti LSI Denny JA, Aji Al Farabi mengatakan, jumlah ketidakpercayaan terhadap Jokowi meningkat dari 14,2 persen pada Juli 2018 ke angka 18,8 persen pada September 2019.
Baca Juga:
Posisi Dewan Pengawas KPK Diduga Jadi Cara Jokowi 'Puaskan' Pendukungnya
Salah satu contoh ialah wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Aji, kisruh tersebut turut berperan dalam menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi.
Di samping itu, pembelahan politik pada palagan 2019 pun dinilai berpengaruh signifikan pada penurunan kepercayaan kepada Jokowi.
"Mereka yang kemudian secara pilihan politik berbeda dengan Pak Jokowi sebagai presiden saat ini cenderung bertahan dengan sikapnya sehingga timbul distrust dari publik kepada presiden," kata Aji dalam keterangannya, Rabu (13/11).
Sedangkan faktor-faktor lainnya yang dianggap berpengaruh adalah banyaknya narasi negatif pada masa kampanye pilpres 2019. Kemudian, maraknya kasus penangkapan korupsi, serta peredaran hoaks di media sosial.
Kendati begitu, Adjie menuturkan, secara persentase tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi masih cukup tinggi yakni di kisaran angka 75 persen.
"Mayoritasnya publik di Indonesia masih percaya pada presiden. Tapi yang menjadi catatan kita adalah turunnya trust terhadap presiden. Artinya itu perlu menjadi warning bagi pihak pemerintah, bahwa publik mengamati apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam lima tahun ke depan," tuturnya.
Selain kepada Presiden Jokowi, survei juga dilakukan kepada institusi negara lainnya yakni DPR, DPD, KPU, Bawaslu, MK, TNI, Polri, serta KPK.
Dari hasil survei itu, kata dia, tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara turun, seperti DPD dari 68,7 persen pada bulan Juli 2018 menjadi 64,2 persen pada bulan September 2019 atau setelah pilpres.
Kepercayaan publik terhadap DPR dari 65 persen pada survei Juli 2018, kata dia, menurun menjadi 63,5 persen pada bulan September 2019. Demikian pula, KPK dari 89 persen menjadi 85,7 persen.
"Pada bulan Juli 2018, mereka yang percaya MK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 76,4 persen. Namun, pascapilpres menurun menjadi 70,2 persen," katanya.
Baca Juga:
Posisi Dewan Pengawas KPK Diduga Jadi Cara Jokowi 'Puaskan' Pendukungnya
Begitu pula dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari 87,7 persen menjadi 72,1 persen, TNI dari 90,4 persen menjadi 89 persen, hingga KPU dari 82,3 persen menjadi 78,1 persen.
Hasil survei yang sama juga terjadi pada pra dan setelah Pilkada DKI 2017, kata dia, seperti DPR dari 58,4 persen pada survei Juli 2016 menjadi 58,2 persen pada bulan Agustus 2017.
Untuk DPD dari 62,7 persen menjadi 60,8 persen, MK dari 82,5 persen menjadi 78,8 persen, Polri dari 85,8 persen jadi 78,5 persen, dan TNI dari 93,4 persen menjadi 91,6 persen.
Meski demikian, Adjie menyebutkan hasil survei tersebut baru sebatas potret atas efek terhadap suatu peristiwa, yakni kontestasi pilpres dan pilkada, atau belum bisa dikatakan sebagai tren.
Survei LSI Denny JA dilakukan dua periode yakni pada Juli 2018 dan September 2019. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan tingkat margin of error mencapai 2,9 persen. (Knu)
Baca Juga:
Meski Sudah Dipeluk Jokowi, Manuver Politik Nasdem Bakal Terus Berlangsung
