Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Dalam pembahasan, Pemprov DKI mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp 1,1 triliun.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusuna APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.
Baca juga:
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) mengaku kecewa dengan wacana Eksekutif yang akan menghapus bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) demi bisa melaksanakan program sekolah gratis untuk swasta.
Dalam rapat Banggar DPRD dengan Pemprov DKI, ia mendengar pengakuan dari eksekutif bahwa KJP tidak lagi bisa dianggarkan karena alokasinya digunakan untuk sekolah gratis.
Padahal, semestinya Pemprov DKI bisa memaksimalkan formulasi anggaran agar kedua program bisa berjalan beriringan.
"Dari Dinas ini kemarin jangan langsung (bilang) 'enggak bisa'. Itu kita kesel banget Pak, terus terang! Disimulasikan dulu dong anggarannya berapa, kebijakannya, SOP-nya, sekarang penerima berapa, nanti bisa tambah berapa. Jangan bilang enggak bisa!" sesal Tina Toon dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Baca juga:
Pemprov DKI Usulkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp 91,1 Triliun, Prioritas Sekolah Swasta Gratis
Tina Toon mengungkapkan, bahwa Dewan Parlemen Kebon Sirih sepakat untuk menjalankan program sekolah gratis pada tahun 2025 dengan anggaran baru tanpa menggunakan dana KJP. Sebab, menurutnya, Pemprov DKI akan menerima dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 6 triliun
"Anggaran kita (APBD DKI Tahun 2025) Rp 90 triliun. Masak, tidak memungkinkan sih, kita bisa membantu masyarakat lebih luas? Jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan, menyesarakan," cetusnya.
Baca juga:
Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI ini menegaskan, baik dirinya maupun anggota legislatif lain pasti menerima keluhan mengenai kebutuhan KJP saat masa reses bertemu masyarakat. Sehingga, menurutnya, KJP tak bisa dihapus untuk saat ini.
"Bapak enggak ngerasain kalau kita turun, lagi reses, lagi ketemu masyarakat, semua rata-rata ngomongnya soal itu, 'KJP saya belum dapet'. Kalau sampai dihilangkan atau dihapus, cheos pasti, dan yang ribut bukan masyarakat, kita dulu yang ribut," jelas Tina. (Asp)
