Timwas Haji DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Pembentukan Pansus Haji 2024


Ilustrasi (Kemenag)
MerahPutih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan membentuk Pansus Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Terutama terkait masalah manajemen kuota haji, manajemen petugas haji, manajemen keuangan haji.
Pansus Haji dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen haji, seperti kuota, anggaran, dan petugas haji. Langkah ini diambil setelah Timwas Haji DPR RI melihat banyaknya kebijakan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Haji 2024 secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7). Usulan agar rapat digelar tertutup disampaikan oleh anggota Timwas Haji DPR RI John Kenedy Azis.
Menurut dia, rapat perlu digelar secara tertutup agar Timwas Haji lebih leluasa dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan penyelenggaraan Haji 2024 yang perlu dievaluasi.
Baca juga:
Garuda Indonesia Diminta Fokus Perbaikan Kinerja di Sisa Pemulangan Jemaah Haji
"Supaya kita lebih leluasa bicara, saya minta rapat ini tertutup," katanya.
John berharap rapat tersebut dapat membuat penyelenggaraan Haji 2025 menjadi lebih baik dan lebih nyaman dibandingkan tahun 2024.
"Mudah-mudahan melalui rapat ini, kita akan menemukan suatu langkah, suatu rencana untuk haji ke depan supaya lebih baik, lebih nyaman," kata dia.
Terkait dengan hal-hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut, saat membuka rapat, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengataka, sempat menyinggung mengenai Panitia Khusus (Pansus) Haji. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama

KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita

Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
