Eddy Flo
MerahPutih.com - Heboh penghapusan dana Rumah Publik Terpadu Ramah Anak kini menyasar gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi disebut-sebut berkoordinasi dengan SKPD DKI Jakarta untuk menghapus dana RPTRA.
Pasalnya saat ini anggaran penyediaan lahan RPTRA di APBD Jakarta sudah menghilang alias ditiadakan.
Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak mengatakan, pihaknya membantah ucapan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut kalau hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat koordinasi Tim Sinkronisasi dengan pejabatnya.
"Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan," kata Naufal di Jakarta, Senin (28/8).
Naufal menyampaikan tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dengan SKPD maupun DPRD terkait penghapusan anggaran lahan untuk RPTRA. Sebaliknya, justru pihaknya ingin agar RPTRA makin dikembangkan.
"Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya," katanya.
Menurut Naufal, hal itu justru memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dengan bawahannya dan lemahnya kontrol Djarot atas proses penganggaran.
Sebab sampai dengan saat ini semuanya masih wewenang dari SKPD, yang Gubernur seharusnya bisa mengontrol, termasuk pembahasan nomenklaturnya, katanya.
"Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi," kata Naufal Firman Yusak.(*)
