Tim Hukum PDIP Datangi Dewas KPK, Ada Apa?
Tim hukum PDIP Perjuangan menyambangi gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau gedung KPK lama Jakarta, Kamis (16/1/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)
MerahPutih.com - Tim hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendatangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Kamis (16/1).
Tim hukum partai besutan Megawati Soekarnoputri iyang terdiri dari I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera terlihat tiba sekitar pukul 15.24 WIB.
Baca Juga
KPK Diminta Jangan Tarik Pihak yang Tak Terlibat di Kasus Wahyu Setiawan
Kepada awak media, Wayan mengaku kehadirannya untuk melaporkan kepada Dewas. Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai pernyataannya tersebut.
"Laporan. Nanti lah setelah keluar dari sana (bertemu Dewas)," ujar Wayan.
Sebelumnya DPP PDIP membentuk tim hukum untuk menghadapi berbagai framing dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.
Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail. Pembentukan tim hukum itu diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly.
Yasonna mengatakan, Wayan yang merupakan anggota Komisi III DPR RI ditunjuk sebagai koordinator tim hukum.
"Koordinatornya adalah Pak I Wayan Sudirta," kata Yasonna di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (15/1) malam.
Baca Juga
KPK Bantah Buronan Politikus PDIP Harun Masiku Sudah di Indonesia
Yasonna melanjutkan, pihaknya juga menunjuk Yanuar Prawira Wasesa sebagai Wakil Koordinator. Sedangkan Teguh Samudera sebagai koordinator tim lawyer.
Masing-masing anggota adalah Nuzul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombu, Heri Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Korea Tambunan Johanes Lumban Tobing dan Roy Jansen Siagian. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air