Tiga Isu Prioritas Rakernas PDIP: Ilmu Pengetahuan, Rempah dan Lingkungan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 08 Januari 2020
 Tiga Isu Prioritas Rakernas PDIP: Ilmu Pengetahuan, Rempah dan Lingkungan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan kepada awak media terkait Rakernas PDIP di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - PDI Perjuangan bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus HUT Ke-47 partai di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, sejak Jumat (10/1) hingga Minggu (12/1). Dalam Rakernas ini, PDIP mengagendakan pembahasan tiga isu utama, yaitu soal ilmu pengetahuan, industri rempah dan lingkungan hidup.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menginginkan industri berbasis riset dan inovasi masuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu, kata Hasto, penting untuk membangun kesejahteraan negara secara komprehensif tanpa menghilangkan identitas bangsa.

Baca Juga:

Megawati: Anak Muda Indonesia Harus Punya Fighting Spirit

"Hal-hal strategis terkait dengan haluan negara melalui kebijakan strategi yang dijalankan dengan semangat berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Logo PDI Perjuangan
Logo PDI Perjuangan (Foto: pdip.or.id)

Selain ilmu pengetahuan, Hasto mengaku PDIP menginginkan kejayaan rempah-rempah pada masa lalu bangkit kembali. Oleh karena itu, dalam Rakernas I PDIP akan ditampilkan pameran rempah nusantara, sumber pangan dan bumbu-bumbuan yang luar biasa.

Hasto meyakini kekayaan minyak aromaterapi, pameran teknologi terapan, obat-obatan herbal, dan berbagai bentuk ekonomi gotong royong akan membuka mata masyarakat akan pentingnya rempah-rempah nusantara.

"Pameran tersebut bersifat terbuka bagi publik, khususnya bagi kaum muda Indonesia. Pameran terbuka untuk publik dimulai pada hari Jumat, jam 19.00 sampai Minggu, jam 18:00," jelas Hasto.

Terakhir, kata Hasto, isu utama yang dibahas adalah lingkungan hidup. Menurut Hasto hal itu penting untuk menyikapi berbagai kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan membanjirnya sampah tanpa proses pengolahan yang memadai, serta hilangnya sumber mata air.

"PDI Perjuangan menaruh perhatian yang begitu besar guna mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memastikan pencegahan berbagai persoalan lingkungan tersebut. Kami akan mengundang BMKG, BNPB, BNPP, dan para ahli lingkungan serta pihak terkait sehingga PDI Perjuangan hadir sebagai pelopor pencegahan banjir di seluruh wilayah Indonesia," beber Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Lebih lanjut kata Hasto, Rakernas akan dihadiri oleh 4.731 peserta, yang berasal dari struktur, legislatif dan eksekutif dari kader PDIP. Hasto menambahkan, Rakernas dan HIT akan ditutup dengan Malam Kebudayaan yang menampilkan Indonesia dalam kepaduan berbangsa.

"Malam kebudayaan itu sekaligus menjadi ciri jalan kebudayaan partai, dan komitmen partai di di daam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, memerkuat implementasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan melalui karya seni, puisi, dan lagu," ujar Hasto.

Sementara itu, Steering Committee Rakernas I PDIP Sukur Nababan menerangkan, PDIP ingin mengonsolidasikan seluruh kekuatan anak bangsa dalam menghadapi isu-isu ke depan. "Kami sangat peduli. Parpol tak hanya urusi politik, parpol membangun kebudayaan peradaban dan kemanusiaan," kata dia.

Sukur mengingatkan, saat ini banyak pelaku usaha menengah kecil yang kesulitan mendapatkan izin obat dari BPOM. Selain itu, banyak juga para ilmuwan baru yang merasa kesulitan mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Karena itu, kata Sukur, PDIP hadir untuk menjadi pelopor dalam menengahi hal tersebut.

Ketua Organizing Committee, Adi Eijaya, menambahkan persiapan teknis rakernas sudah mencapai 95 persen. Selain persiapan di lokasi, di berbagai jalanan di Jakarta juga sudah dipasangi bendera partai.

Baca Juga:

Kisah Kuliah Megawati dan Sembilan Gelar Doktor Honoris Causa

"Semoga semua persiapan ini menunjukkan hasil yang baik di saat pelaksanaan," kata Aming, sapaan akrab Adi yang juga Ketua DPD PDIP Jakarta itu.

Dalam jumpa pers itu, hadir dua Wasekjen PDIP Utut Adianto dan Sadarestuwati. Dan sejumlah Ketua DPP seperti Bambang Wuryanto, Sukur Nababan, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, Komarudin Watubun, dan Mindo Sianipar. Hadir juga Wakil Bendum Rudianto Tjen dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya, serta Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah.(Pon)

Baca Juga:

Dapat Dukungan dari Massa Garuda, Purnomo-Teguh Janji Selamatkan Solo

#Hasto Kristiyanto #PDI Perjuangan #PDIP #Rakernas PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan