Tiga Fakta tentang PDIP

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 10 Januari 2015
Tiga Fakta tentang PDIP

Sumber Foto: Antara Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ratusan kader hadir dari berbagai penjuru nusantara sejak pagi hari dan sudah memadati kantor DPP PDIP yang terletak di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kehadiran mereka untuk merayakan hari jadi partai politik berlambang banteng dengan moncong putih ke 42. Ratusan bendera, spanduk berisi ucapan selamat ulang tahun PDIP bertebaran di sepanjang jalan menuju kantor DPP PDIP.

Puluhan karangan bunga berupa ucapan selamat ulang tahun juga nampak dikantor PDIP. Sejumlah tokoh politik nasional juga hadir dalam acara tersebut, sebut saja Surya Paloh (Ketua Umum DPP Partai NasDem), Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar) hingga Presiden RI Joko Widodo.

PDIP kini memang tengah menjadi partai pemerintah. Namun demikian butuh waktu dan perjuangan panjang bagi PDIP untuk bisa tampil dalam panggung politik nasional. Sebagai salah satu partai senior di tanah air, tentu saja PDIP mempunyai rekam jejak dan sejarah panjang. Berikut 3 fakta menarik soal PDIP.

1. Megawati Ketua Umum Parpol Terlama


Sejak didirikan pada akhir tahun 1996, hingga kini Megawati Soekarnoputri masih
menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Selain dianggap sebagai pendiri partai, sosok Megawati juga dianggap sebagai figur pemersatu partai.

Dalam sebuah hari ulang tahun (HUT) PDIP ke 42 yang dihelat di kantor DPP PDIP, jalan Lenteng Agung, Jakata Selatan, Sabtu (10/1). Megawati kembali menegaskan bahwa dirinya menerima keinginan kader partai yang meminta dirinya kembali memimpin partai selama lima tahun kedepan (2015-2020).

"Dengan penuh haru saya terima aspirasi tersebut," kata Mega yang juga Presiden Republik Indonesia kelima.

Megawati bukan hanya didukung kader PDIP untuk kembali memimpin partai, bahkan Presiden Joko Widodo juga memberikan dukungan penuh kepada Megawati untuk tampil menahkodai partai.

Dukungan Presiden Joko Widodo disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV PDIP di Semarang, Jawa Tengah pada (19/9). Di hadapan ribuan Jokowi mendukung penuh Megawati.

"Walau ini merupakan aspirasi pribadi, tapi saya mendukung agar Ibu Megawati Soekarnoputri tetap sebagai Ketua Umum. Ini karena saya melihat beliau masih
bersemangat," kata Jokowi.

2. PDIP Lahir Dari Gejolak Politik


Kelahiran PDIP tidak lepas dari peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Peristiwa terjadinya Kudatuli dipicu dari hasil Kongres PDI tahun 1993 yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai. Keterpilihan Megawati sebagai pucuk pimpinan partai ditanggapi sinis banyak pihak.

Pada tahun 1996, kubu Soerjadi mengadakan kongres tandingan di Medan, Sumatera Utara dan menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PDI.
Setelah kongres kubu Soerjadi merebut paksa dan menduduki kantor PDI pimpinan Megawati yang bermarkas di jalan Diponegoro kala itu. Aksi pendudukan dilakukan dengan cara brutal dan melalui pesta pora kerusakan.

Usai reformasi tahun 1998, PDIP menjadi partai politik pemenang dalam pemilu presiden (pilpres) tahun 1999. Pada pilpres tahun 1999, PDIP berhasil mendulang suara sebanyak 35.689.073 atau setara dengan 33,74 persen atau setara dengan 153 kursi di DPR RI.

3. Megawati Presiden Perempuan Pertama


Megawati Soekarnoputri bukan hanya sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Megawati adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Megawati menjadi presiden RI kelima pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Saat menjadi presiden ibunda Puan Maharani menggantikan Presiden sebelumnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati menjadi Presiden usai MPR mengadakan Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa dihelat MPR dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pada Pemilu presiden (pilpres) tahun 2004 dan 2009, Megawati mencalonkan diri sebagai calon presiden namun mengalami kegagalan. Kemudian pada pilpres 2014, Megawati mendukung Joko Widodo sebagai capres. Dalam pilpres 2014 lalu, PDIP membentuk poros kekuatan politik yang dinamai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan anggotanya, Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Kerbangkitan Bangsa (PKB).

Meski tidak maju sebagai capres. Pada pilpres 2014, Megawati berhasil menghantarkan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi pemenang dalam pilpres 2014. (BHD/BRO)

 

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

#Ulang Tahun PDIP #PDIP #Megawati Soekarnoputri
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan