TGUPP Era Anies Dikritik Lantaran Kinerjanya Tidak Jelas

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali mengkritik Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurutnya, kinerja TGUPP sudah melebihi kapasitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca Juga:

Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna

Ia mengkritik Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP yang bisa memberi masukan kepada gubernur Meski bukan SKPD apalagi ada anggotanya yang rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Achmad Haryadi menjadi Dewan Pengawas tujuh RSUD Jakarta sejak 2016.

Tujuh RSUD itu, yakni RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih, dan RSUD Duren Sawit.

Ia kemudian diangkat menjadi anggota TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2018.

"Kalau ini dikasih (anggaran) 18,9 miliar uangnya buat apa saja? Kalau mau tetap hidup silakan pakai dana operasional gubernur," ujar Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin, (9/12).

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono juga bersuara dalam rapat tersebut. Fraksi PDIP tak Setuju dengan adanya APBD untuk TGUPP karena dikhawatirkan membuat tidak harmonis.

Gembong pun menyarankan anggaran untuk TGUPP di APBD 2020 dihapuskan karena dikhawatirkan menyebabkan polemik.

"Kalau sangat membutuhkan TGUPP silakan gunakan dana operasional saja, toh jumlahnya besar," ujar Gembong.

Baca Juga:

Anies Enggan Komentari Anggaran TGUPP Naik Rp21 Miliar Dalam Usulan KUA-PPAS

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad Ingin ada evaluasi kinerja dari TGUPP. Ia mempertanyakan siapa saja anggota TGUPP yang benar-benar bekerja.

"Menurut saya paling penting disampaikan dari 73 (anggota) siapa yang benar-benar kerja dan apa hasilnya," pungkas Idris.(Knu)

Baca Juga:

DPRD DKI Anggap TGUPP Bentukan Anies Tak Berguna, Ini Alasannya