Terungkap, Para Punggawa PDIP Dipanggil KPK Terkait Operasional TKN Jokowi-Maruf 2019

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhie, menyatakan dirinya baru menjalankan tugas warga negara sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia memberikan keterangan kepada KPK soal operasional Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin di Pemilu 2019, yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Adhie menjelaskan pada Pemilu 2019, dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Nah, pemanggilan KPK terhadap dirinya adalah terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), diduga menyangkut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS).

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, menjawab wartawan yang bertanya, di sela acara Apel Satgas PDIP, di Yogyakarta, Sabtu (20/7).

Baca juga:

KPK Tepis Incar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Wartawan lalu bertanya apa saja yang dicari oleh KPK dari kesaksiannya. Adhie menjelaskan, pertemuan dengan BKS itu dalam kapasitas dirinya sebagai kepala sekretariat tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin.

Kepada BKS, ia melaporkan mengenai adanya beberapa operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.

Baca juga:

KPK Panggil Hasto PDIP Terkait Kasus DJKA

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Penugasan saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” beber Adhie.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dirinya dilakukan beberapa jam, dimulai sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 18.30 WIB, pada Kamis (18/7).

Baca juga:

PDIP Tuduh PKS Main Aman Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kemarin, di media massa beredar pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK menyangkut kasus dugaan korupsi di DJKA. Oleh Kuasa Hukumnya, Ronny Talapessy, dijelaskan bahwa Hasto meminta penundaan karena baru tahu kalau dirinya dipanggil KPK untuk bersaksi. (Pon)